Pembatasan Solar, Basuki Sesalkan LCGC

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kebijakan pembatasan solar bersubsidi di Jakarta Pusat merupakan keputusan yang salah. Ia pun menagih janji pemerintah terhadap kebijakan mobil murah untuk rakyat (low cost green car/LCGC) yang katanya tidak boleh menggunakan bensin premium bersubsidi, padahal kenyataannya sebaliknya.

“Menurut saya, pembatasan solar itu kebijakan yang salah, harusnya diseluruh Jakarta yang dibatasi itu adalah bensin premium bersubsidi. Sekarang kenyataannya, mobil LCGC saja sudah mengkonsumsi begitu banyak BBM subsidi, padahal dulu pemerintah berjanji tidak memperbolehkan kendaraan tersebut mengisi BBM subsidi,” tegasnya, ditemui di Balai Kota, Rabu (6/8).  

Kendaraan berbahan bakar solar harus dipasangkan RFID (Radio Frequency Identification) terlebih dahulu, gunanya untuk pengawasan pembelian. Pasalnya, sebelumnya solar bersubsidi banyak yang diselewengkan ke industri, itulah mengapa konsumsi solar dalam satu tahun sering melebihi kuota yang ditargetkan pemerintah pusat.  

“Seharusnya RFID bukan hanya dipasang di truk-truk berbahan bakar solar bersubsidi, tetapi juga di mobil pribadi,” kata Basuki.

Menurut dia, seharusnya untuk bensin premium, tidak ada subsidi lagi secara total di seluruh SPBU dan bukan hanya Jakarta Pusat. Mobil pribadi seharusnya tidak boleh pakai BBM subsidi. Tetapi kalau sudah tidak sanggup beli BBM pertamax (nonsubsidi, Red), Basuki mengimbau sebaiknya warga yang keberatan membeli BBM nonsubsidi, beralih naik transportasi umum seperti bus atau kereta api.

Langkah selanjutnya, Basuki mengaku tidak punya jurus apapun untuk melawan kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya salah itu.

“Saya tidak bisa melarang soal pembatasan solar, pemerintah sudah menetapkan begitu, saya mau bilang apa. Tapi kalau saya pribadi tidak akan membuat keputusan semacam itu,” kata dia menyesalkan.

Maka nantinya untuk transportasi umum, Pemprov DKI akan siapkan pool atau tempat pengisian bahan bakar gas (BBG) atau SPBG. Selain itu, Pemprov DKI juga sedang menyiapkan angkutan-angkutan umum agar mengkonverter mesinnya untuk menggunakan BBG.

Kalau semua upaya tersebut bisa terlaksana, nantinya Pemprov DKI akan membayar transportasi umum tersebut per kilometer. Sayangnya, rencana tersebut kemungkinan baru bisa siap pada 2016.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja