Pemerintah akan Audit Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Pemerintah akan mengaudit perusahaan perkebunan dan kehutanan,  terkait kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan,  Raffles B Panjaitan di Jakarta, Selasa (23/6), menyatakan, tim gabungan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan, Badan  Pengurangan emsisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), serta aparat penegak hukum akan turun ke Riau, Kamis, (26/6).

"Tim akan memeriksa kegiatan pengolahan lahan yang dilakukan perusahaan dan langkah antisipasi terhadap kebakaran," katanya.

Menurut dia, kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan, seiring musim kering dan fenomena el nino sejak awal Juni.

Berdasarkan pemantauan satelit, dilaporkan saat ini terdapat 236 titik api (hot spot) di seluruh Indonesia,  yang mana  Riau menjadi provinsi dengan hotspot terbanyak yakni 76 titik.

Raffles menyatakan, hotspot banyak terpantau di dalam Taman Nasional Tesso Nilo, di mana perambah membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar.

"Tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan,  di bawah koordinasi Badan Nasional Pengendalian Bencana terus bergerak,  untuk memadamkan api dan menangkap pelaku pembakaran," ujarnya.

Dia menyayangkan masih ada oknum masyarakat,  yang melakukan aktivitas pembakaran untuk membuka perkebunan.

Raffles mengingatkan aktivitas tersebut,  bukan saja menyebabkan kabut asap,  tapi juga merugikan kesehatan dan mengganggu perekonomian.

Sementara terkait hal tersebut, Presiden Direktur Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL) Indonesia,  Kusnan Rahmin menegaskan kesiapsiagaannya.

"Kami menyiapkan seluruh sumber daya yang ada. Kebakaran hutan adalah ancaman bagi kesehatan masyarakat dan juga bisnis kami," katanya.

APRIL Indonesia mengoperasikan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP,  dan mengelola hutan tanaman industri (HTI) di Pelalawan, Riau.

Menurut Kusnan, pihaknya memiliki pusat komando pengendalian kebakaran hutan,  yang siap merespon potensi timbulnya api di seluruh HTI yang dikelola dan lahan sekitarnya.

Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat maupun melalui udara, monitoring titik api dengam satelit, meningkatkan cadangan air di kanal, menyiagakan tiga unit helikopter,  dan 700 pasukan Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran,  termasuk 400 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sampai saat ini tidak ada api yang terdeteksi di konsesi APRIL, namun dilaporkan, ada kebakaran yang terjadi di perkebunan, yang terletak sekitar 500 meter dari konsesi salah satu pemasok bahan baku perusahaan,  itu yang terletak di Pulau Rupat.

 Menurut laporan kepolisian, kebakaran ini akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat.

"Kami sudah mengirimkan bantuan pasukan dan helikopter pemadam kebakaran ke lokasi tersebut," ujarnya. Kusnan menegaskan, pihaknya memegang teguh kebijakan pengolahan lahan tanpa bakar (no burn policy) yang telah berlaku lebih dari 20 tahun.

Dia juga menambahkan, pihaknya akan melaporkan dan berkoordinasi , dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat polisi, jika ada kebakaran di sekitar konsesi perusahaan. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja