Pemerintah Akan Menghubungi 7 Keluarga ABK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Pemerintah Indonesia bersama perusahaan akan menghubungi keluarga dari Anak Buah Kapal (ABK) yang diduga ditangkap kelompok perompak Abu Sayyaf.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihak dan perusahaan akan mengubungi keluarga dari tujuh ABK yang disandera hari ini.

"Kita sebelumnya sudah komunikasi dengan perusahaan, baru kemarin pihak perusahaan dapat melakukan komunikasi dengan ABK tetapi belum jelas bagaimana kondisinya," kata dia kepada satuharapan.com di Jakarta pada hari Jumat (24/6).

Soal tebusan kata dia, masih dilakukan komunikasi dengan perusahaan tetapi intinya adalah Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya dalam membebaskan sandera.

"Sore ini pemerintah akan melakukan pertemuan dengan perusahaan, kita akan mendapatkan datanya secara detail," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan tujuh Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia ditangkap dua kelompok perompak asal Filipina pada tanggal 20 Juni 2016.

"Penyanderaan kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 asal Indonesia terjadi dua kali. Yang pertama pada pukul 11.30 dan 12:45 waktu setempat," kata dia saat konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Jumat (24/6).

Dia menjelaskan, kapal tugboat Charles 001 membawa  kapal tongkang Robby 152 yang bermuatan batu bara dengan membawa 13 ABK. Ada dua kali penyanderaan, pertama menangkap tiga ABK dan yang kedua menangkap empat ABK.

"ABK yang tersisa sebanyak 6 orang. Saat ini lagi menuju Samarinda dengan mengunakan kapal tugboat Charles 001," tambah dia.

Dia pun mengatakan, pemerintah Indonesia mengecam  keras terulangnya penyanderaan WNI yang dilakukan kelompok bersenjata di Filipina selatan karena kejadian ini sudah terjadi untuk yang ketiga kalinya dan sangat tidak dapat ditoleransi.

"Kami akan melakukan semua cara yang memungkin untuk membebaskan para sandera tersebut. Keselamatan tujuh warga Indonesia merupakan prioritas," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari