Pemerintah China Rilis White Paper Mengenai HAM

CHINA, SATUHARAPAN.COM - Lembaran resmi negara atau white paper baru saja dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara China pada hari Selasa, (14/5) kemarin. Seperti dituliskan oleh China Daily, white paper ini adalah yang ke-10 untuk white paper yang berisikan tentang seluruh hal yang berkenaan dengan isu hak asasi manusia, sejak pertama kali dirilis pada tahun 1991.

Isi dari white paper ini antara lain, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU tentang Pencegahan dan Pengobatan Penyakit akibat Kerja juga telah diamandemen untuk menjamin hak-hak buruh.

Pemerintah pusat China, telah menghabiskan 300 milyar Yuan atau  sekitar 477 trilyun Rupiah pada tahun 2012 lalu dalam program penanggulangan kemiskinan, dan jumlah orang yang berada dalam garis kemiskinan menurun menjadi 98,99 juta, lebih sedikit 23,39 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pendapatan individu ini telah melebihi pertumbuhan PDB, dan pendapatan penduduk pedesaan tumbuh lebih cepat dibandingkan mitra mereka di perkotaan, demikian isi laporan pada bab ekonomi.

Ada 2,67 juta organisasi serikat buruh di seluruh negara pada akhir September 2012, dan jumlah anggota serikat buruh mencapai 280 juta.

Selain itu, ada sekitar 360 ribu staf agama dan 140 ribu tempat keagamaan yang terdaftar untuk memenuhi kebutuhan dasar penganut agama dari sekitar 5.500 organisasi keagamaan, menurut isi dari white paper tersebut.

Salah seorang profesor hukum di Universitas Wuhan, Zhang Wanhong mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus dapat digunakan untuk meningkatkan hak-hak asasi manusia para tersangka dalam kasus kejahatan dan tahanan.

"Misalnya melalui pengawasan departemen yang kuat, seperti pusat penahanan, harus ditingkatkan untuk menghindari kematian abnormal tahanan," katanya.

Ia menambahkan, "Ada kantor pengacara di beberapa rumah tahanan yang memberikan bantuan hukum bagi para tahanan di beberapa daerah, dan praktek-praktek tersebut harus didorong.” 

Pertama kalinya pula dalam catatan kemajuan hak asasi manusia di China dicantumkan tentng perlindungan lingkungan dan disorot sebagai bab tersendiri.

Lingkungan

Pemerintah China telah bekerja keras untuk memastikan bahwa orang dapat menikmati lingkungan ekologi yang baik.

Laporan Pemerintah menyebutkan tingkat partikel halus, yang dikenal sebagai partikel PM2.5, telah dipantau di indeks kualitas udara sejak tahun 2012.

Sebanyak 3.340 limbah tanaman telah dibangun di seluruh negara pada akhir tahun 2012, dan tingkat air limbah olahan di daerah perkotaan telah bertambah dari 52 persen pada 2005 menjadi 84,9 persen pada tahun 2012.

Zhang Wanhong kembali mengatakan bahwa hal ini mencerminkan tekad pemerintah pusat China untuk melindungi lingkungan di tengah pembangunan ekonomi.

"Hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi yang dijamin pelbagai hukum dan peraturan," katanya.

"Protes dan gugatan hukum mengenai lingkungan menjadi lebih sering dalam beberapa tahun terakhir, dan pemerintah harus membuat proses pengambilan keputusan lebih transparan ketika berhadapan dengan isu-isu lingkungan," kata Zhang.

Sementara itu, Zhang Yonghe, seorang profesor pada penelitian HAM dalam Ilmu Politik dan Hukum Universitas South West di Chongqing mengatakan bahwa menyoroti perlindungan lingkungan menjamin hak asasi manusia tidak saja generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang.

Dalam lima bab lain, laporan berfokus pada kemajuan HAM di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial dan sektor komunikasi internasional.

Editor : Wiwin Wirwidya Hendra