Pemerintah Dicurigai Lakukan Operasi Senyap dengan Tiongkok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fadli Zon, mencurigai ada “operasi senyap” dalam keputusan pemerintah memilih Tiongkok menggarap kereta berkecepatan sedang Jakarta- Bandung.

Sebab, selain proses penawaran hingga pemilihan pemenang megaproyek bernilai puluhan triliun rupiah itu tidak dilakukan secara transparan, sebelumnya tiga bank milik negara, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank Negara Indonesia (BNI), menandatangani kesepakatan pinjaman senilai 3 miliar dolar AS dengan Bank Pembangunan Tiongkok (China Development Bank/CDB), untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia..

Ini, menurut dia, harus diungkap ke publik. Karena, katanya, ini berkaitan dengan jaminan kepada bank pemerintah.

“Pemerintah seharusnya secara gamblang membuka apa saja kriteria dan standar untuk memenangi tender proyek tersebut. Jangan sampai ini ada suatu mekanisme silent take over,” kata Fadli kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Jumat (2/10).

Terkait ungkapan kekecewaan yang disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, Fadli menilai hal tersebut muncul karena Jepang merasa memiliki teknologi lebih canggih dibandingkan Tiongkok. Terlebih, sikap Pemerintah Indonesia dalam menentukan pemenang megaproyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Bandung tidak tegas.

”Saya bisa nilai kekecewaan Jepang itu mungkin karena mereka merasa teknologinya lebih maju dan skemanya lebih bagus dan keputusan kita dianggap maju mundur,” kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Fadli pun berpendapat, kekecewaan Yoshihide itu bisa mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Apalagi, bila Pemerintah Indonesia tidak memberi penjelasan yang memadai.

Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah Indonesia segera menjelaskan dasar penunjukan Tiongkok untuk menangani megaproyek yang semula sudah dihentikan. “Pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang memadai kepada Jepang, terkait alasan mengapa memilih Tiongkok. Kalau tidak, bisa saja hubungan bilateral Indonesia-Jepang jadi rusak,” tutur Fadli.

Editor : Eben E. Siadari