Pemerintah Diminta Mendukung Produk Penyandang Disabilitas

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Para penyandang disabilitas tak layak dipandang sebelah mata. Banyak dari penyandang disabilitas ini yang mampu menghasilkan karya, yang bahkan lebih baik daripada orang-orang pada umumnya. Namun, stigma yang hidup di masyarakat itu membuat ruang untuk mengembangkan hasil karya penyandang disabilitas menjadi lebih sempit.

 

Kesulitan tersebut menjadi salah satu bahasan yang tersaji dalam Workshop Difabel bertajuk “Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lapangan Pekerjaan”. Acara itu dihelat di Hotel Savita Inn, Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 9, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (6/2). Hadir dalam workshop itu  penyandang disabilitas, pelaku usaha, pemerintah yang diwakili Pemerintah Kabupaten Sleman, dan masyarakat umum.

 

Dodi Kurniawan, penyandang disabilitas yang membuka usaha servis komputer, mengawali pembicaraan dalam workshop tersebut. Menurut Dodi, ada beberapa tantangan bagi penyandang disabilitas dalam dunia usaha.

 

“Tantangan penyandang disabilitas adalah iklim persaingan yang sangat ketat, faktor kekurangan modal, pembinaan jaringan usaha, dan peningkatan skill sumber daya manusia,” kata Dodi.

 

Masih menurut Dodi, tantangan lainnya adalah masih kurang ramahnya sarana dan prasarana yang ada bagi penyandang disabilitas. Dodi mencontohkan, “Saya pernah diminta menyervis komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Namun, tempat yang akan saya tuju berada di lantai atas dan harus naik tangga. Hal itu mungkin bukan sesuatu yang sulit bagi orang-orang pada umumnya, tapi bagi saya adalah kesulitan yang luar biasa”.

 

Eni Suryani, penyandang disabilitas dari Tempel, Kabupaten Sleman, mengungkapkan kesulitannya dalam mendapatkan modal usaha dari pemerintah. Peserta lain bernama Ibnu, mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah memiliki program pelatihan, masalahnya bagaimana program tersebut sampai pada penyandang disabilitas dan sesuai dengan kebutuhan kaum difabel.

 

Bagi Ibnu, hal yang tak kalah pentingnya bagi difabel yang merupakan pelaku usaha adalah kesempatan untuk menggelar hasil karyanya dalam suatu pameran. “Pemerintah kan punya Pameran Potensi Daerah (PPD). Maka dari itu, tolong ajak kami dalam pameran,” kata Ibnu.

 

Menanggapi beberapa masukan dari penyandang disabilitas itu, Rakmat, perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) menuturkan pemerintah sebenarnya telah memiliki program pelatihan bagi penyandang disabilitas.

“Pemerintah sebenarnya telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk ikut dalam program pelatihan yang dibina oleh pemerintah. Namun, karena keterbatasan sumber daya, penyandang disabilitas harus membentuk kelompok yang nantinya akan difasilitasi pemerintah untuk mengadakan pelatihan. Bantuan itu nantinya akan diberikan kepada kelompok, bukan individu," kata Rahmat.

 

Hal serupa juga berlaku untuk bantuan modal usaha. “Bagi yang mempunyai usaha mikro atau menengah, pemerintah daerah sudah membuka peluang untuk bebererapa hal. Untuk masalah permodalan, pemerintah memiliki Program Dana Bergulir lewat bidang perindustrian dan koperasi. Sedangkan untuk pelatihan peningkatan manajemen, pemerintah juga telah memiliki program pelatihan kewirausahaan dan motivasi," tambah Rahmat.

 

Di sisi lain, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk menggelar hasil karyanya dalam pameran potensi daerah hingga nasional. “Namun, syarat yang kami terapkan cukup ketat, yaitu barang yang dipamerkan harus berkualitas, sesuai dengan kualitas standar produk, sehingga nantinya bisa menjadi barang dengan kualitas eksport,” kata Rahmat.

 

Editor : Sotyati