Pemerintah Diminta Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua perlu diselesaikan oleh negara untuk memberi solusi menuju Papua damai. Hal itu disampaikan Koordinator Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti yang hadir dalam jumpa pers di gedung Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, hari Rabu (5/10).

“Kami meminta kepada aparat baik polisi maupun TNI untuk kembali kepada fungsinya. Dan meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua berdasarkan fakta,” kata Ray Rangkuti saat memberikan keterangan.

Ray menambahkan, bahwa perlu ada tim khusus untuk menangani permasalahan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua untuk mencari fakta-fakta pelanggaran di masa lalu. Selain itu perlu adanya pendekatan baik secara sosial dan budaya. Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pendekatan ekonomi dengan membangun Papua dinilai bagus, namun perlu ada pendekatan lainnya.

Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat PGI, Jeirry Sumampouw menyampaikan bahwa, masalah Papua memang sangat kompleks, dan ini adalah akibat dari terakumulasinya masalah-masalah di masa lalu.

“Seperti yang dikatakan Ray Rangkuti, memang masalah pelanggaran HAM di Papua harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat tim yang bekerja mencari fakta yang terjadi di masa lalu,” kata Jerry saat memberi pendapatnya.

Jeirry mengungkapkan, bahwa persoalan di Papua yang tak kunjung selesai menjadi terakumulasi dan menjadi salah satu faktor penyelesaian pelanggaran HAM di Papua tidak pernah selesai. Selain itu, membicarakan masalah Papua selama ini tidak pernah melibatkan masyarakat Papua.

“Untuk membangun Papua yang damai, warga Papua seharusnya dilibatkan. Pemerintah harus memberi perhatian untuk membangun Papua,” ujar Jeirry.

Masalah Papua kembali diperbincangan setelah mendapat simpati dari tujuh negara yang diangkat dalam Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Apresiasi ketujuh negara tersebut mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia karena dinilai telah ikut mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Konferensi pers bertajuk “Solusi Papua Tanah Damai” yang diselenggarakan oleh PGI dihadiri oleh, tokoh rohaniawan Romo Benny Susetyo, Koordinator LIMA, Ray Rangkuti, Humas PGI Jeirry Sumampouw dan  Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan Perdamaian PGI, Pendeta Henri Lokra.

Editor : Eben E. Siadari