Pemerintah Filipina Berupaya Loloskan Hukum Dasar Bangsamoro

COTBATO, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Presiden Filipina Benigno Aquino berjanji untuk "membuat jalan" untuk meloloskan Hukum Dasar Bangsamoro yang kontroversial untuk pembentukan negara bagian Muslim di Filipina selatan yang bermasalah pada akhir tahun ini, kata pejabat senior di sini Sabtu (8/2).

Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Filipina Mar Roxas membuat pengumuman di sini saat peresmian kantor Komite Peralihan Bangsamoro (BTC), yang bertugas untuk menyusun Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar Bangsamoro, kata Aquino bersama dengan koalisi politiknya, yang bertekad untuk mengakhiri sedasawarsa konflik di bagian selatan negara itu.

"Kepemimpinan Presiden Aquino memastikan dan memantau berbagai peristiwa, khususnya mengenai isu dari bagian Hukum Bangsamoro. Jika perlu, kami akan menjalani debat selama 24 jam, karena kita tidak akan menunda itu sebagai taktik legislatif untuk mengatakan tidak," kata Roxas menekankan seperti dilansir Xinhua.

"Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan mencari cara," tambahnya.

Panel perdamaian pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menyelesaikan Persetujuan Kerangka Kerja mereka mengenai Bangsamoro dengan menandatangani lampiran yang terakhir bulan lalu di Malaysia .

BTC mengharapkan untuk menyerahkan rancangan Hukum Dasar kepada Presiden Aquino, sebagai piagam bagi negara bagian Bangsamoro di masa depan, pada Mei.

Kemudian, Aquino akan mendukung dokumen itu ke Kongres untuk disahkan sebagai bagian penting dari undang-undang. (Ant)