Pemerintah Harus Jamin UKM Dapat Akses Kredit Perbankan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pemerintah harus berani memberikan jaminan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) supaya dapat mengakses kredit perbankan.

“Pemerintah harus berani menjamin. Sebenarnya untuk sektor UKM ini mereka harus dijamin supaya bisa mengakses kredit perbankan. Itu yang harus bisa difasilitasi, untuk modal kerja, untuk start up peralatan dan sebagainya, mesin dan sebagainya. Ini yang tidak dilakukan pemerintah,” kata Yustinus Prastowo kepada satuharapan.com di Jakarta, hari Selasa (23/2).

Menurut Yustinus, bukan hanya menjamin UKM supaya dapat mengakses kredit perbankan, tetapi juga pemerintah harus dapat mengubah paradigma masyarakat dari mentalitas pekerja menjadi mentalitas entrepreneur.

“Ini soal paradigma kewirausahaan atau entrepreneurship memang tidak dibangun di Indonesia. Rata-rata itu voluntary karena inisiatif masyarakat bukan karena fasilitas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus mempunyai skenario saya kira, bagaimana mengubah paradigma publik dari mentalitas pekerja menjadi entrepreneur kan harusnya. Fasilitasnya apa? Itu yang menjadi persoalan.”

“Ini kan seperti lingkaran setan. Mau jadi entrepreneur, skillnya enggak ada. Enggak ada pelatihan yang memadai. Ketika sudah punya skill, enggak punya modal. Akses ke bank tidak bisa,” jelas dia.

Yustinus mencontohkan, mengubah buruh menjadi seorang entrepreneur tidaklah mudah. Menurut dia, pekerja harus diubah mentalnya, diberikan keterampilan, serta modal untuk menjadi entrepreneur. Pemerintah diharapkan menjaga sektor padat karya supaya tidak terganggu.

“Nah sekarang kan switching dari buruh ke entrepreneur itu enggak mudah ya. Pertama mengubah mental, harus kasih skill, modal. Walaupun secara alternatif di jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek pemerintah, menurut saya, harus fokus menjaga supaya minimal sektor padat karya ini tidak terganggu.”

“Nah insentif harus diarahkan ke sana. Bukan insentif yang padat modal. Sekarang kan kita insentifnya ke padat modal kan - sektor keuangan, pasar modal - bukan ke sektor-sektor yang padat karya,” dia menambahkan.

Paket Pelatihan Lengkap

Selanjutnya, Yustinus mengharapkan pemerintah menyediakan paket pelatihan lengkap bagi para calon entrepreneur UKM seperti membuat pembukuan atau laporan yang baik dan sederhana.

“Pemerintah harus menyediakan pelatihan yang jelas, paket pelatihan. Lalu yang kedua, tools untuk membuat pembukuan yang baik secara sederhana. Membuat laporan yang baik secara sederhana harus disiapkan.”

“Terus yang ketiga itu, jaminan untuk bisa pinjam ke bank tanpa agunan. Itu bagaimana harus dibuat. Suku bunga yang lebih rendah, lebih kompetitif dibandingkan dengan bisnis,” sebutnya.

Yustinus menilai saat ini bank tidak mau memberikan kredit ke UKM “karena tidak ada agunan, tidak menguntungkan dan sebagainya. Itu persoalan.”

“Nah pemerintah harus pakai BRI (Bank Rakyat Indonesia) itu sebenarnya. BRI itu kan sudah segmennya UKM, pakai itu. Jadi BRI itu bank rakyat yang benar-benar untuk sektor ini,” dia mencontohkan.

Kemudian Yustinus mengusulkan, supaya UKM diberikan pembebasan pajak (tax free) dalam tempo dua tahun hingga mendapatkan profit.

“Lalu pajak, mungkin dalam waktu tertentu - dua tahun - diberikan tax free (pembebasan pajak) dulu. Sampai dia nanti bisa profit baru dikenakan pajak.”

“Pakai masa dua tahun saja, setelah itu enggak ada ampun lagi.  Harus pembukuan yang baik, harus bayar pajak, tapi dua tahun ini semua seperti masuk ke dalam suatu sistem transisi - dari yang belum masuk, di situ di-improve di-develop dua tahun - nanti jadi kan. Itu yang harus dilakukan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif CITA itu.

Editor : Eben E. Siadari