Pemerintah Kaji Pengurangan Cabang Olahraga PON

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengkaji pengurangan cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Kami tidak mengesampingkan cabang yang tidak dipertandingkan di PON. Yang jelas kita (pemerintah, KONI) harus duduk bersama untuk mencari pola yang tepat demi bisa menjadi kejuaraan yang bagus untuk prestasi," kata Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora, Djoko Pekik Irianto seusai menghadiri Rapat Anggota KONI Pusat di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta, hari Senin (7/3).

Djoko mengemukakan pengurangan  cabang olahraga bisa diaplikasikan pada PON 2020 di Papua. Dia beralasan pengurangan tersebut karena  jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON)  diharapkan mengacu pada cabang yang dipertandingkan di Asian Games maupun olimpiade.

Djoko memperhatikan bahwa Kemenpora dan KONI akan  menggarisbawahi tentang usia dari atlet yang berlaga  karena Kemenpora berharap atlet yang telah memperkuat Indonesia pada kejuaraan bergengsi seperti olimpiade diharapkan tidak turun lagi di PON.

Dia  berharap pada PON 2020 pembatasan usia atlet dan rencana larangan untuk atlet elite turun di PON bisa terealisasi mengingat masih ada empat tahun untuk persiapan termasuk dalam mengubah regulasi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman menjelaskan pada PON 2016 di Jawa Barat  akan dipertandingkan 44 cabang olahraga. “Kondisi ini jelas berbeda dengan pertandingan di olimpiade maupun di Asian Games yaitu 36 cabang olahraga,” kata Tono.

Dia mengemukakan pemerintah akan  melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan cabang olahraga termasuk PON.

“Paling gampang kita mengacu pada jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games maupun olimpiade," kata Tono.

Tono mengatakan opsi yang diberikan oleh pemerintah cukup bagus. Namun, semuanya harus dilakukan pengkajian yang mendalam. Begitu juga dengan pembatasan usia atlet maupun rencana adanya larangan atlet elite tampil di PON.

"Itu baru rencana dari pemerintah. Untuk merealisasikannya harus dibuat kajian secara demokratis, tidak tumpang tindih dan tetap berdasarkan aturan yang ada,” kata Tono. (Ant).

Editor : Eben E. Siadari