Pemerintah Kejar Target Listrik 35.000 MW Hingga 2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengatakan Rapat Dewan Energi Nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di mana di dalamnya juga memasukkan program pengadaan listrik 35.000 MW menjadi target sampai dengan tahun 2019.

“Dalam RUEN telah ditetapkan, diputuskan kembali walaupun untuk mencapai 35.000 MW bukan persoalan yang mudah, Presiden dan Wakil Presiden tetap memutuskan itu menjadi target sampai dengan tahun 2019,” kata Pramono dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, hari Kamis (5/1) sore.

Pramono mengatakan, meskipun dalam perhitungan baik oleh PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Menteri ESDM kurang lebih bisa dicapai plus minus 20.000-22.000 MW, namun Presiden tetap menetapkan bahwa untuk proyek 35.000 MW targetnya tetap diputuskan.

Sementara yang terkait dengan energi baru terbarukan, Indonesia sudah meratifikasi COP Paris dan kemudian kemarin Maroko juga sudah dilakukan, maka apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keputusan hal yang berkaitan dengan energi baru terbarukan Indoesia akan mengikuti itu.

“Sehingga target pada tahun 2017, walaupun kita mengestimasi baru bisa tujuh persen, maka target itu memang sudah ditetapkan 11 persen,” kata dia seraya menambahkan, untuk tahun 2025 targetnya sebesar 23 persen.

Pramono mengatakan, Presiden meminta kepada Menteri ESDM dan juga Dewan Energi Nasional membuat blue print jangka panjang. Tidak hanya bergantung pada energi fossil, tetapi pada energi-energi baru terbarukan lainnya seperti udara, kemudian arus laut, biodiesel, dan sebagainya.

“Itu akan ditangani secara lebih serius oleh Menterti ESDM dan Dewan Energi Nasional,” katanya.

Sementara mengenai Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Rencana Umum Energi Nasional akan dikeluarkan dalam waktu-waktu ini.

Kebutuhan Semakin Meningkat

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1) siang, menyinggung soal target pembangunan listrik 35.000 megawatt. Di hadapan jajarannya, Jokowi menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah semata sebagai target yang harus dicapai, tetapi sudah menjadi kebutuhan Indonesia.

"Kita harus lihat, ini bukan lagi semata-mata target, tetapi sebuah kebutuhan. Tetapi hitungan-hitungan sebelumnya memang ini ada kalkulasi yang dalam praktik di lapangan memang berbeda sehingga saya kira juga perlu dikalkulasi lagi," katanya.

Presiden berpesan bahwa di masa datang, seiring dengan pembangunan yang terus digalakkan merata di pelosok Nusantara, kebutuhan akan pasokan listrik akan semakin meningkat. Dia berharap kepada Dewan Energi Nasional untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Menurut datanya, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu hanya 917 kWh di tahun 2015, sementara Vietnam sudah sebesar 1.795 kWh, bahkan Singapura sebesar 9.146 kWh.

"Kalau kita ingin tumbuh lebih cepat lagi maka kebutuhan konsumsi listrik semakin meningkat. Saya minta dalam sidang Dewan Energi Nasional keempat ini dapat memberikan solusi dari yang tadi saya sampaikan," kata suami Ibu Negara Iriana.

Editor : Eben E. Siadari