Pemerintah Keluarkan 4 Paket Kebijakan Ekonomi, Cegah Krisis Ekonomi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Merosotnya nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) belakangan ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi untuk menjaga nilai Rupiah dan sektor riil.

Lebih jauh empat paket kebijakan ekonomi tersebut dibuat dengan bertujuan untuk mencegah krisis ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan. Paket ini merupakan gabungan kebijakan Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan hal ini dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/8).

"Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan defisit transaksi berjalan pada triwulan III dan IV akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga. Paket kebijakan ini kita kombinasikan juga dengan paket dari BI dan OJK yang utamanya menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar. Paket-paket tersebut akan diumumkan BI dan OJK terpisah pada hari ini," tutur Hatta dalam jumpa pers.

Empat paket kebijakan ekonomi tersebut adalah:

Paket Pertama dilakukan dengan cara mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang berkonsentrasi pada kegiatan ekspor. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

“Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sehubungan dengan pajak barang mewah, pemerintah berencana menaikkan pajak tersebut lebih tinnggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari 75% sampai kira-kira 150%. Ekspor mineral juga termasuk dalam wacana pemerintah untuk diatur kembali.

Paket kedua, pemerintah memastikan defisit APBN 2013 sebesar 2,38%, pembiayaan aman, pemberian insentif terhadap industri padat karya dan keringanan pajak .  Langkah ini berguna untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Paket ketiga, pemerintah bekerjasama dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli. Pemerintah berencana untuk mengubah tata niaga daging sapi, holtikultura dan impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.

Paket keempat, pemerintah mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi guna mepercepat investasi itu sendiri. Selain itu pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor ekspor dengan pemberian insentif, serta percepatan renegoisasi kontrak karya pertambangan.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa proyek-proyek infrastruktur strategi akan dipercepat, agar neraca transaksi berjalan turun dan pertumbuhan ekonomi bisa terjaga tahun ini. (setkab.go.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja