Pemerintah Luncurkan Program Fasilitas Likuiditas Pasca Bencana

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Bencana alam seperti gempa, tsunami, erupsi gunung berapi yang menimpa masyarakat senantiasa dihadapi tanpa persiapan. Bantuan bagi korban bencana lebih terfokus ke individu dan hilangnya aset tidak terpikirkan. Seperti dicontohkan Program Manager Indonesia Liquidity Facility After Disaster (ILFAD) Alfi Syahrin bahwa ribuan penabung tidak bisa mengakses tabungannya di koperasi pasca tsunami Aceh tahun 2004.

Tidak teraksesnya tabungan di koperasi pasca tsunami Aceh tahun 2004 karena koperasi itu tutup akibat dampak tsunami. Ribuan masyarakat yang ingin mengambil tabungan yang ditabungnya bertahun-tahun tidak bisa karena akses data hilang. Koperasinya hancur dan data tidak ada. Hal ini juga terjadi di pasca gempa dan erupsi Merapi di Yogya. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sampai dengan sejauh ini mengabaikan hal seperti ini.

“Belum lagi mereka yang punya kredit, debitur, hilang semua datanya. Ini yang bisa kita lihat dan kurang diperhatikan banyak pihak. Semua fokus ke individu.” Kata Alfi Syahrin di Round Table Meeting “Pola Pendanaan Pasca Bencana dan Asuransi Risiko Bencana bagi Lembaga Keuangan Mikro” yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jakarta pada hari Rabu (18/9).

Pemberdayaan LKM seperti koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam penanggulangan bencana berandil besar. Dengan program ILFAD, LKM dapat menjadi sarana penting dan cepat dalam pinjaman darurat masyarakat di daerah bencana, perbaikan rumah, dan aset ekonomi lain. LKM dapat berperan mengurangi dampak ekonomi pasca bencana dan mempercepat pemulihan masyarakat korban bencana. Kapasitas LKM pun terbangun.

Program fasilitas likuiditas ILFAD ini bersumber dari Pemerintah maupun sektor swasta. Program ini diluncurkan Mercy Corps Indonesia bersama USAID-Office for Foreign Disaster Assistance (OFDA).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja