Pemerintah Moratorium Lahan Kelapa Sawit dan Tambang

KEPULAUAN SERIBU, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Joko Widodo tengah menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Menurutnya, lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup, sehingga moratorium diperlukan.

"Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata Jokowi dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com dari Tim Komunikasi Presiden, di Jakarta, hari Kamis (14/4).

Dia menilai, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya, dengan memaksimalkan potensi yang ada. Syaratnya, menurut Jokowi, penggunaan bibit yang tepat, sehingga produksi dapat meningkat dua kali lebih banyak.

“Ini kalau bisa dikerjakan itu bisa naik," katanya.

Begitu pula dengan lahan tambang. Jokowi tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya.

"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," katanya.

Menurut Jokowi sangat penting menjaga kelestarian alam karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut mulai 13 Mei 2015, melalui payung hukum Instruksi Presiden Nomor 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Editor : Bayu Probo