Pemerintah Optimistis Capai Pertumbuhan Ekonomi 2018

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajarannya untuk lebih berani dan optimistis dalam meningkatkan target pertumbuhan tersebut pada tahun 2018 mendatang.

Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk bekerja keras guna mencapai target tinggi yang dicanangkan Presiden.

"Saya minta RAPBN 2018 disusun dengan semangat optimisme. Sekali lagi optimisme, tapi realistis dan kredibel. Sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia, kita juga harus berani meningkatkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 menjadi 5,4 sampai 6,1 persen. Untuk itu, saya kira semua kementerian harus bekerja keras dan melakukan langkah-langkah konkret," kata Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu (15/3).

Untuk mencapai target tersebut sekaligus meningkatkan arus investasi, maka program prioritas pemerintah harus dipertajam agar betul-betul mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Adapun terkait investasi, Presiden sekali lagi menyinggung peranan besar swasta dalam pembangunan nasional. Sebab, pembangunan dan investasi menurutnya tidak hanya bisa bergantung pada pemerintah saja.

"Sumber-sumber investasi di tahun 2017, apalagi nanti di 2018, memang sebagian besar harus berasal dari swasta. Sering saya sampaikan, 70 sampai 80 persen itu berasal dari swasta dan BUMN," kata Presiden.

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri anggota Kabinet Kerja, Presiden menggarisbawahi agar capital expenditure (capex) BUMN harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sekali lagi kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta. Jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," ujarnya.

Pemeringkatan Kemudahan Berusaha

Investasi yang masuk ke Indonesia tentunya sangat bergantung pada faktor kemudahan berusaha. Lompatan kemajuan yang diperoleh Indonesia dalam ease of doing business atau meningkatkan kemudahan berusaha pada tahun lalu telah berhasil mengantarkan Indonesia untuk berada di peringkat ke-91. Tapi perlu diakui masih banyak hal yang harus dibenahi.

"Target kita adalah berada pada posisi 40-an agar Indonesia dikenal sebagai negara yang di depan dalam kemudahan berusaha," kata Presiden.

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk terus memperbaiki tiap-tiap dari sepuluh indikator yang ada dalam pemeringkatan kemudahan berusaha. Bila hal itu dilakukan, Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi.

Fokus pemerintah pada upaya pemerataan ekonomi juga disinggung Jokowi dalam sidang kabinet paripurna kali ini. Kebijakan sertifikasi lahan dan reforma agraria yang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan untuk terus dimatangkan agar dapat dilakukan secara besar-besaran.

Menurutnya, sambutan baik yang diberikan oleh masyarakat pada awal dimulainya kebijakan tersebut tentunya harus dijadikan momentum bagi pemerintah.

"Kemarin yang sudah dimulai di lapangan itu sangat disambut baik oleh masyarakat. Tetapi kalau ini tidak secepatnya digarap lagi secara besar-besaran, ini akan kelamaan dan masyarakat akan menunggu,” katanya.

“Di samping itu yang berkaitan dengan ini, juga penting adalah pendampingan. Setelah pembagian lahan, harus ada pendampingan BUMN yang terkait. Saya kira kalau ini bisa dilakukan dengan cepat masyarakat akan mendapatkan dampak manfaat yang sangat baik," dia menambahkan. (PR)