Pemerintah Pakistan Kontrol Sekolah Madrasah

PAKISTAN, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Pakistan berencana untuk membawa semua madrasah atau sekolah berbasis agama berada di bawah sistem pendidikan nasional dalam lingkup sebuah kebijakan keamanan yang bertujuan untuk memerangi ekstremisme.

Kebijakan yang pertama adalah “Kebijakan Keamanan Dalam Negeri Nasional” yang telah disampaikan kepada parlemen oleh Menteri Dalam Negeri, Chaudhry Nisar Ali Khan yang berencana untuk membawa semua 22 ribu seminari negara di bawah kontrol dalam waktu satu tahun.

Madrasah adalah salah satu sekolah khusus Muslim di mana anak-anak belajar teologi untuk menjadi guru agama atau ulama.

Pada beberapa topik yang diangkat oleh sekolah berbasis agama, dalam pembahasan tersebut dinyatakan bahwa: “Tidak semua madrasah merupakan biang masalah dan seharusnya tidak dipandang secara negatif secara keseluruhan.”

“Namun, ada beberapa masalah di beberapa madrasah yang telah menyebar ekstremisme,” kata Khan. “Mengingat bahwa pembiayaan sekolah tersebut berasal dari sumber yang tak dikenal dan mengajarkan paham kebencian.”

Sebagian besar sekolah madrasah di Pakistan berada di luar kendali pemerintah dan memberikan paham yang berbahaya bagi siswanya.

Dokumen yang berisi 94 halaman tersebut menawarkan pencerahan dan tampilan yang introspektif di mana Pakistan telah gagal dalam upayanya untuk memerangi terorisme.

Dokumen tersebut mengkritik kekuatan militer negara tersebut karena tidak mampu menunjukkan kemampuan lain yang penting untuk mengatasi pemberontakan, yaitu dengan mempertahankan, membangun dan mengintegrasikan yang diserahkan kepada lembaga-lembaga sipil untuk mengerjakannya.

Kebijakan tersebut meminta pemerintah untuk membangun sebuah narasi nasional pada ekstremisme dan terorisme. Jajak pendapat di masa lalu telah menunjukkan tidak ada konsensus publik yang luar biasa dalam mengatasi kelompok-kelompok ekstrem.

Terorisme yang Semakin Berkembang

Setelah tragedi 9 September, madrasah di Pakistan telah dicurigai dan dianggap sebagai tempat berkembang biak bagi interpretasi Islam radikal.

Pada bulan Agustus lalu, Badan Keamanan AS memberikan sanksi terhadap sebuah madrasah di Peshawar dan menyebut tempat itu sebagai pusat pelatihan teroris.

“Sejumlah besar teroris, diantaranya adalah yang sudah menjadi siswa madrasah tersebut telah dicuci otak untuk mengangkat senjata melawan negara,” menurut sebuah surat kabar di kota tersebut.

Serangan bersenjata yang dilakukan oleh militan Pakistan selama satu dekade ini telah merenggut ribuan nyawa dan dikatakan bahwa mereka memiliki biaya ekonomi sebesar $ 78 miliar atau sekitar Rp. 902 triliun.

Pada Sabtu (1/3) yang lalu, Taliban Pakistan mengumumkan gencatan senjata selama satu bulan yang bertujuan untuk melanjutkan perundingan perdamaian yang sempat terhenti oleh pemerintah Pakistan. Tetapi beberapa pihak memiliki pendapat yang skeptis atas pengumuman tersebut.

Dialog antara Islamabad dan Pakistan Tehreek-e-Taliban (TTP) yang dimulai bulan lalu harus ditunda setelah kelompok itu menewaskan 23 tentara.

Pasukan militer menanggapinya dengan melepaskan serangkaian serangan udara yang menewaskan lebih dari 100 orang tewas. (aljazeera.com)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja