Pemerintah Perlu Fasilitasi Upaya Dialog Kelompok Din Minimi

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat Politik UGM, Dr Arie Sudjito S Sos, MSi, menilai pemerintah patut merespon permintaan dari kelompok Din Minimi. Sejumlah permintaan kelompok bersenjata sempalan GAM ini layak untuk dipertimbangkan.

"Kalau hal ini dianggap sebagai bagian dari tantangan integrasi nasional, maka negara perlu meresponsnya," katanya, hari Selasa (5/1) di Kampus UGM.

Arie mengatakan perlu ada keadilan dalam persoalan Din Minimi ini. Misalnya memberikan perhatian terhadap hukum politik masyarakat yang memberontak.

"Kalau tuntutannya dipenuhi, saya kira tidak akan terjadi konflik lagi," ujarnya.

Seperti diketahui, kelompok Din Minimi menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda eks kombatan GAM, pengawasan pilkada, pengawasan KPK terhadap Pemda Aceh, perlindungan keluarga Din Minimi, serta amnesti kelompok ini.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menindaklanjuti jalan damai  kelompok Din Minimi. Langkah yang bisa ditempuh dengan memfasilitasi dialog antara kelompok Din Minimi dengan Pemda Aceh.

"Negara diharapkan melakukan upaya dialogis antar kelompok agar terjadi resolusi dalam penyelesaian konflik ini, soal amnesti itu nanti," jelas dosen Jurusan Sosiologi Fisipol UGM ini.

Selain membuka upaya dialogis, Presiden Jokowi diharapkan mempelajari secara utuh kasus yang terjadi di Aceh ini. Demikian pula dengan berbagai kasus serupa di kawasan Indonesia lainnya.

"Pelajari kasusnya dan melakukan pendekatan dialogis serta damai. Upaya rekonsiliasi damai penting untuk membangun integrasi bangsa," papar Arie.

Pendekatan damai dan dialogis, kata dia, dapat diimplementasikan tidak hanya dalam kasus Din Minimi Aceh saja. Namun, metode ini bisa diterapkan di wilayah konflik lainnya.

"Berbeda dengan masa Orde Baru dulu, konflik diselesaikan dengan melibatkan militer, sekarang di era demokrasi ini mestinya penyelesaian konflik melalui pendekatan damai," tuturnya. (gadjahmada.org)

Editor : Eben E. Siadari