Pemerintah Perlu Susun "Blueprint" Poros Maritim Dunia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Laksmana Muda TNI Untung Suropati menilai Pemerintah perlu menyusun cetak biru atau "blueprint" konsep Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 agar tidak terjadi miss-interpretasi di beberapa kalangan, khususnya instansi pemerintah.

"Selama satu tahun terakhir ini, sejak didengungkan Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo pada 2014, konsep tersebut cenderung meredup," kata Penulis buku "Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21", Laksmana Muda TNI Untung Suropati saat peluncuran dan bedah buku itu, di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

Hal itu, menurut Untung Suropati mungkin disebabkan belum adanya dokumen tertulis menyangkut kebijakan tersebut sehingga masyarakat masih meraba-raba.

"Apakah Poros Maritim Dunia merupakan jabaran dari rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun poros maritim atau tekad presiden selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membangun negara yang memiliki visi maritim, ini belum jelas. Tapi, kami yakin dengan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai, yakni lima pilar maritim yang menopangnya, sejatinya poros maritim dunia sebuah konsep geopolitik. Sehingga terlalu dangkal, manakala poros maritim dunia dimaknai hanya sebatas membangun pelabuhan dan menembaki kapal-kapal pencuri ikan," jelas Untung.

Mantan Kadispenal ini, menilai konsep Poros Maritim Dunia selama ini kurang dipahami oleh berbagai instansi pemerintahan.

"Selama ini setiap kementerian dan lembaga cenderung menerjemahkan sendiri-sendiri Poros Maritim Dunia. Sehingga, menyebabkan strategi turunan dari Poros Maritim Dunia diterjemahkan berbeda di setiap instansi-instansi pemerintahan," katanya.

"Ini yang selama ini masih kurang dipahami. Jadi di dalam, kita membuat strategi turunan tidak mengadopsi dari induk Poros Maritim Dunia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Untung menambahkan, kebangkitan Tiongkok, secara langsung akan bersinggungan dengan tekad Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah meredefinisi dengan jelas dan tegas, apa yang menjadi agenda kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Pasifik, seperti membuat grand strategy Poros Maritim Dunia.

Demikian pula dengan masalah kemanan nasional, Indonesia perlu menegaskan doktrin dan strategi pertahanan yang tepat sesuai dengan tantangan dan dinamika perubahan zaman saat ini. Terutama dengan fenomena pergeseran pusat gravitasi politik dan ekonomi dari Trans Eropa menuju Asia Pasifik. 

"Inilah waktunya kita me-rethingking doktrin dan strategi pertahanan negara kita menjadi "strategic foward defense". Sebagai konsep geopolitik yang outward looking kebijakan Poros Maritim Dunia mutlak memerlukan proyeksi kekuatan keluar," katanya.(Ant)