Tak Tercapai Target Pajak, Pemerintah akan Tambah Utang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu opsi apabila penerimaan negara mengalami defisit ialah menambah utang pemerintah.

"Kalau penerimaan diproyeksikan lebih rendah, maka salah satunya adalah memperlebar defisit anggaran hingga 2,5 persen dari APBN melalui penambahan utang," kata di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu (31/8).

Langkah lain yang kini dilaksanakan adalah memotong anggaran di kementerian lembaga, terutama bagi belanja operasional non prioritas yang tidak memberikan kontribusi langsung kepada pembangunan.

"Saya juga akan melakukan manajemen arus kas melalui penundaan pencairan belanja transfer ke daerah dan dana desa ke tahun anggaran berikutnya, kita langsung minta untuk dijadikan multiyears. Langkah ini termasuk melakukan penundaan pemberian DAK, DAU maupun DBH ke tahun depan," kata dia

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR-RI, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah dalam melakukan penghematan belanja transfer ke daerah dan dana desa mempertimbangkan likuiditas keuangan pemerintah daerah, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kami minta upaya penghematan belanja negara dapat dilakukan secara menyeluruh melalui skema membagi beban secara proposional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia.

Selain itu, dia meminta rapat kerja tersebut juga mengambil kesimpulan perlunya membentuk rapat panitia kerja untuk membahas transfer ke daerah dan dana desa serta untuk membahas investasi pemerintah di BUMN dan sepakat untuk melaksanakan rapat kerja lanjutan untuk membahas tunjangan profesi guru.

"Kami juga meminta agar Kementerina Keuangan  fokus pada tujuan utama amnesti pajak, yaitu mengembalikan aset WNI di luar negeri dan membuat strategi yang komprehensif, konkrit dan efektif serta membuat instrumen investasi yang menarik, agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru," kata dia. 

Editor : Eben E. Siadari