Pemerintah Prancis Tutup 7 Masjid Terkait Radikalisasi

PARIS, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Prancis menutup tujuh masjid  (tiga masjid dan empat rumah doa yang berfungsi sebagai masjid)  karena kekhawatiran tempat-tempat tersebut berkontribusi terhadap radikalisasi Islam.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Prancis, Bernard Cazeneuve, pada hari Rabu (2/12).

Bernard mengatakan kepada Majelis Nasional, tindakan itu diperlukan setelah serangan teror mematikan di Paris dan sekitarnya pada 13 November, yang menewaskan 130 orang  dan ratusan luka-luka.

"Akan ada ketegasan penuh terhadap orang-orang yang menebarkan kebencian di Prancis," kata dia, seperti dilansir nytimes.com.

Dua masjid yang ditutup berada di wilayah Paris dan satu di Lyon; sedangkan empat rumah doa tak resmi yang berfungsi sebagai masjid  yang ditutup, berada di Nice. Penutupan akan berlangsung hanya selama keadaan darurat nasional berlaku, kata Cazeneuve.

Fokus pada rumah doa sesungguhnya relatif baru di Prancis. Laporan berbagai media mengatakan polisi di beberapa negara  memberikan pengawasan yang lebih ketat pada tempat-tempat seperti ini, umumnya di toko-toko atau tempat tinggal.

Cazeneuve tidak mengungkapkan berapa besar risiko yang ditimbulkan tiga masjid yang ditutup. Pihak berwenang Prancis selama ini telah menahan dan mengusir imam karena berkhotbah menebar kebencian, tetapi mereka tidak terkait dengan masjid yang ditutup, kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Namun, ketika polisi menggeledah rumah beberapa orang di posisi kepemimpinan di salah satu masjid, mereka melaporkan menemukan revolver, hard drive tersembunyi, dan dokumen tentang jihad.

Motif politik juga diduga bermain dalam penutupan masjid. Prancis akan mengadakan pemilihan daerah hari Minggu ini dan berikutnya, dan pemerintah sosialis Presiden François Hollande menghadapi ujian dari pihak kanan. Tindakan keras terhadap masjid dilakukan untuk memunculkan citra bahwa pemerintah Hollande lebih tegas daripada  pendahulunya yang konservatif, Nicolas Sarkozy.

Pemerintah mengklaim, dalam 10 tahun terakhir selama pemerintahan Sarkozy tidak ada masjid yang ditutup karena radikalisasi. Sedangkan sejak keadaan darurat diumumkan, tiga masjid dan empat rumah doa  ditutup. Selain itu, selama kurun waktu 2007-2012 pengkhotbah penyebar kebencian yang diusir hanya 19, sedangkan selama pemerintahan Hollande sudah 65 imam yang diusir.