Pemerintah Punya Syarat Bila Eks Gafatar Ingin Transmigrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar, setuju warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengikuti program transmigrasi‎. Namun, sebelum mengikuti program itu, Marwan mewajibkan setiap warga eks anggota Gafatar telah menganut ideologi Pancasila.

"Yang penting bagi saya adalah soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila harus selesai. Kalau NKRI dan Pancasila tidak selesai, tidak akan saya berangkatkan," ujar Marwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Kamis (28/1).

Menurutnya, setiap warga eks anggota Gafatar harus mencintai NKRI dan menghormati Pancasila. “Pokoknya betul-betul dia harus mencium Merah Putih,” ujar Marwan.

Menurutnya, saat ini Kementerian Agama dan Kementerian Sosial tengah membina warga eks anggota Gafatar dari segi kehidupan keagamaan dan sosial. Sebab, menurutnya, selama ini warga eks anggota Gafatar telah membuat negara di dalam negara.

“Itu kan enggak boleh. Mereka punya struktur negara tersendiri. Ada Presiden, bahkan ada menteri-menteri, bahkan ada nabinya, dan lain-lain. Kan enggak boleh," kata dia.

Lebih lanjut, Marwan mengklaim untuk memfasilitasi dan menyediakan lahan bagi warga eks anggota Gafatar yang mengikut program transmigrasi nantinya. Meski demikian, ia menekankan agar mereka tidak boleh berkelompok atau mengeksklusifkan diri.

"Tidak ada namanya transmigrasi itu eksklusif, kelompok itu saja. Harus berbaur dengan masyarakat, eksklusivisme itu tidak bisa dimunculkan kembali," katanya.

Dia mengatatakan, Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan opsi lokasi transmigrasi bagi warga eks anggota Gafatar di pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Editor : Sotyati