Pemerintah Rangkul LDII Bahas Masalah Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Abdullah Syam, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Jumat (5/2) siang. Abdullah yang bersama sejumlah pengurus pusat LDII membicarakan upaya penanganan penyebaran paham radikal di Indonesia.

Abdullah menegaskan bahwa LDII menolak paham radikalisme, aksi terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. "Kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan (Islam) rahmatan lil alamin," kata Abdullah usai mendapimpingi Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin LDII di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Jumat (5/2).

Selain itu, menurutnya, LDII juga menyampaikan dukungan pada program revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. "Kita sampaikan program kita dan dukungan terhadap (program) revolusi mental," kata Abdullah, seusai bertemu Presiden.

Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan segala kontroversi mengenai LDII sudah tidak terjadi lagi. Saat bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, LDII menyampaikan tidak sependapat dengan paham radikal.

"Dulu mungkin (kontroversial), tapi sekarang sudah sangat baik. Mereka sangat tidak sependapat dengan radikalisme," ucap Lukman.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan, penanganan aksi terorisme dan penyebaran paham radikal perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi merasa perlu berdialog dengan LDII.

"Penanganannya tidak cuma oleh pemerintah saja. Bertahap, nanti (kelompok masyarakat) yang lain juga dipanggil," ucap Luhut.

Editor : Bayu Probo