Wapres: Langkah Penanggulangan Kemiskinan Harus Konkret

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, saat memimpin sidang pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2), di Ruang Rapat Kantor Wakil Presiden RI, hari Kamis (4/2), mengatakan “Program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan harus disertai dengan langkah konkret.”

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moelek, Sekretaris Eksekutif TNP2, Bambang Widianto, dan pimpinan lembaga negara lainnya.

“Dalam menyusun langkah konkret percepatan penanggulangan kemiskinan, harus dapat meningkatkan efektivitas anggaran kementerian atau lembaga dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan antara daerah melalui intervensi ke daerah yang paling membutuhkan,” kata Jusuf Kalla.

Selanjutnya, ujar Jusuf Kalla, pemerintah dapat bekerja lebih keras dalam memperbaiki basis data sebagai manfaat program perlindungan sosial, yang akan disiapkan oleh Kementerian Sosial bersama-sama dengan sekretaris TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Selanjutnya, program strategis dari segi peningkatan penggunaan formula untuk alokasi dana desa dalam perbaikan tata kelola penyaluran dan pemanfaatan dana desa serta memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai penyederhana relaksasi aturan dana desa yang merupakan bagian dari APBDes.

Langkah penting lainnya menurut Jusuf Kalla, adalah memperkuat persiapan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memastikan keluarga peserta PKH dalam memahami kondisionalitas serta memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan, keagamaan, dan kesehatan di wilayah perluasan.

“Data terpadu harus valid agar masyarakat dapat mengakses data tersebut tanpa banyak kartu dengan satu sistem yang berintegritas dalam pemanfaatannya,” ujar Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Bambang Widianto, menjelaskan bahwa sesungguhnya program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah telah memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Kondisi tersebut harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai kementerian atau lembaga serta daerah untuk mengatasi masalah ini,” ucap Bambang. (kemenag.go.id)

Editor : Bayu Probo