Pemerintah RI Atasi Merosotnya Harga Kelapa Sawit-Karet

PALEMBANG, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk mendongkrak harga sawit dan karet yang dalam beberapa tahun ini mengalami kemerosotan.

Pemerintah sudah empat tahun mengirimkan tim ke Uni Eropa dan berbagai negara meski ini juga tidak mudah.

“Tapi sebetulnya ini urusan bisnis,urusan jualan mereka, juga jualan yang namanya minyak bunga matahari. Kita jualan minyak kelapa sawit, sehingga masuk ke sana sekarang mulai dihambat-hambat,” kata Presiden Jokowi pada Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Palembang, Minggu (25/11) sore.

Menurut Presiden, awal tahun yang lalu dia juga bertemu Perdana Menteri Tiongkok untuk meminta agar negara itu beli lebih banyak dari sekarang.

“Saya minta tambahan, saya to the point aja saya ngomong ya minta agar produksi di sini bisa diserap sehingga harganya bisa naik. Ada tambahan 500.000 ton, banyak sekali,” ujarnya.

Tapi, lanjut Presiden, penambahan itu ternyata juga belum mempengaruhi harga pasar secara baik. Presiden mengingatkan, kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia ini sudah berada pada posisi yang sangat besar sekali, nomor satu di dunia.

Kebun kelapa sawit di Indonesia, menurut Presiden, luasnya 13 juta hektare, baik yang ada di Sumatra, Kalimantan, Papua, juga ada di Jawa. Produksinya setiap tahun 42 juta ton.

“Bayangkan 42 juta ton. itu kalau dinaikkan truk berarti kurang lebih 10 juta truk angkut itu, ya untuk bayangan betapa gede sekali jumlah ini. Kita sekarang ini bersaing dengan Malaysia bersaing dengan Thailand, tapi kita tetap yang terbesar,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, mengendalikan ini tidak mudah, karena ini perdagangan internasional, perdagangan global nggak bisa kita mempengaruhi mereka.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, dia sudah memerintahkan sejak tiga bulan lalu agar kelebihan pasokan CPO juga dipakai untuk campuran solar, namanya Biodiesel (B) 20.

Menurut Presiden, ini nanti kalau berhasil mungkin akan bisa menaikkan, enggak impor minyak, minyak kelapa sawit bisa dipakai untuk mengganti produksi menjadi B20. Namun Presiden mengingatkan, ini butuh waktu kurang lebih setahun dari tiga bulan yang lalu.

“Bukan hal yang mudah sekali lagi 42 juta ton, itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu, truk yang kecil kan 4 ton kan, nah itu 10 juta truk berarti, gede sekali produksi kita gede sekali,” kata Presiden seraya menambahkan, pemerintah masih menunggu keberhasilan penerapan B20. Ia menambahkan, kalau B-20 harganya pasti akan otomatis karena disedot oleh permintaan dalam negeri.

Dibeli Pemerintah

Terkait dengan karet, Presiden Jokowi menjelaskan, sama saja komoditas internasional, komoditas global yang tidak bisa kita pengaruhi dengan cara-cara kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu, Presiden mengemukakan, sebulan lalu dia telah memerintahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar sekarang pengaspalan jalan harus pakai karet.

“Ini sebentar lagi yang di Sumsel ini kita akan beli langsung dari petani dari koperasi untuk beli getah karetnya, dibeli langsung oleh Menteri PUPR,” kata Presiden seraya menambahkan, harga yang dibeli oleh Kementerian PUPR adalah Rp7.500-Rp.8.000.

Menurut Presiden, tidak mudah untuk menyelesaikan hal seperti ini karena menyangkut produksi yang sangat besar. Tapi ia menegaskan, pemerintah sudah berusaha amat sangat menyelesaikan hal ini.

“Kita kirim tim ke uni eropa kita kirim tim ke Tiongkok,berapa kali itu,tim ke India. Pembeli besar kita itu uni eropa,yang kedua India yang gede-gede, yang ketiga China Tiongkok pembeli terbesar kita. Yang lainnya belinya yang kecil-kecil aja. Inilah problem yang ingin saya sampaikan apa adanya,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Kapolri Tito Karnavian, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan