Pemerintah Segera Rilis Daftar Negatif Investasi Jilid I

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Republik Indonesia segera merilis Daftar Negatif Investasi (DNI) jilid pertama dalam dua pekan mendatang. DNI akan dirilis beberapa jilid, karena setidaknya terdapat 754 DNI yang harus ditinjau ulang peruntukkan asingnya.

"Presiden mengatakan agar segera dilakukan perbaikan perubahan terhadap DNI yang diharapkan dalam waktu dua minggu sudah mulai keluar satu putaran. Karena akan ada putaran berikutnya. Kalau Anda ingin tahu, ada beberapa komoditi totalnya 754. Jadi tidak bisa sekaligus semua selesai," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, usai menggelar rapat terbatas membahas DNI bersama Presiden Jokowi di di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari Selasa (12/1).

Dia memastikan pemerintah akan terus bekerja mengejar penyelesaian revisi DNI itu. Diharapkan, revisi sektor-sektor yang akan terbuka atau tertutup bagi investasi asing akan menjadi kabar baik bagi dunia usaha Tanah Air. "Kita akan segera bekerja untuk itu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi suatu berita baik, suatu gambaran bagi dunia usaha. Baik dunia usaha kita sendiri atau maupun internasional," kata Darmin.

Sektor Alami Perkembangan

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, menyatakan ada beberapa sektor terkait revisi DNI yang mengalami perkembangan, seperti bidang pertahanan, film, distribusi, dan bioskop.

"Secara singkat sebenarnya sudah banyak progres yang dilakukan, sebelumnya ada koordinasi, itu sudah disampaikan ke Pak Presiden. Meskipun ada beberapa pendalaman lebih lanjut," ucap Franky.

Franky menambahkan, kemudian bidang farmasi juga mengalami perkembangan, terutama industri obat dan bahan baku obat, hingga rumah sakit. “Tapi memang diakui bahwa beberapa di antaranya masukan di bidang kesehatan masih perlu pendalaman," katanya.

Tidak hanya itu, terdapat juga bidang pariwisata dan bisnis online (e-commerce) yang hampir difinalkan. Saat ini menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Memang arahan Presiden untuk kita bisa lebih cepat. Dalam dua minggu kedepan, kita sudash bisa sampaikan progres ke presiden. Harapannya sudah semakin mengerucut dan hampir final," tutur Franky.

Editor : Eben E. Siadari