Pemerintah Siapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

"Ada 35 WPS, misalnya Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api, kemudian ada wilayah pengembangan antara Balikpapan-Samarinda," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut Hermanto, WPS menggairahkan pembangunan infrastruktur agar secara bersamaan juga dapat menumbuhkan kluster industri, perkotaan, dan pelabuhan, sebagai elemen sektor transportasi agar hasil ekspor dapat dibawa ke tingkat global dengan kinerja daya saing yang lebih tinggi.

Ia berpendapat, WPS tersebut terkoneksi antara infrastruktur dan dipadukan dengan infrastruktur lainnya ke kawasan perkotaan tadi, termasuk di dalam kawasan perkotaan.

Program tersebut juga akan memperlihatkan, lanjutnya, apakah infrastruktur sudah terdukung, misalnya jalan menuju kawasan ekonomi strategis maupun di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Dengan demikian yang sekarang belum lengkap kita lengkapi supaya berfungsi penuh, yang belum kita rencanakan supaya nanti saling sinergi untuk mendukung kawasan tadi," kata Kepala BPIW.

Jumlah WPS yang telah terbangun terdiri atas 10 WPS seperti di kawasan utara Jawa dan Kalimantan Timur, yang sedang berkembang 16 WPS contohnya di Papua dan Sulawesi Tengah, dan sembilan WPS baru.

“Presiden Joko Widodo mulai menggencarkan pengembangan industri strategis dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri,“ kata Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jangan impor-impor terus, mulailah gunakan produk dalam negeri. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh anak Indonesia, yang dibutuhkan hanya kesempatan," kata Luhut di sela-sela kunjungannya ke PT DI, PT Pindad, PT LEN, dan ITB di Bandung, Kamis (4/6).

Selama ini, katanya, orang Indonesia sangat senang mengimpor barang dan mencontohkan impor pipa gas yang hingga 96 persen dan hanya empat persen yang produk lokal.

Karena itu pihaknya mendorong dikuatkannya kembali PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT LEN Industri dan BUMN industri strategis lainnya yang pernah berjaya di masa lalu.

Dalam kunjungannya itu, Luhut meminta lembaga-lembaga tersebut berkoordinasi dan memberi masukan kepada pemerintah, tentang apa saja yang perlu dikembangkan untuk mengurangi nilai impor Indonesia yang sudah terlalu besar. (Ant)

Editor : Sotyati