Pemerintah Siapkan Empat Strategi Penyediaan Perumahan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan empat strategi untuk penyediaan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Untuk menurunkan angka kebutuhan perumahan atau backlog dan rumah tidak layak huni (RTLH), kami siapkan empat bentuk bantuan bagi MBR," kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Deddy Permadi, kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (28/3).

Deddy Permadi mengatakan, bantuan itu berupa bantuan pembangunan rumah berupa rusunawa dan rumah khusus, serta bantuan Stimulan Perumahan (BSP) seperti Bantuan Pembangunan Baru (BPB) dan peningkatan kualitas rumah swadaya, dan bantuan prasarana sarana dan utililtas (PSU) rumah umum.

Dia mengatakan, sasaran rumah susun sewa adalah MBR, yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki rumah layak huni (penataan permukiman kumuh).

"Saat ini target group pembangunan rusunawa meliputi instansi pemerintah (kementerian, lembaga, TNI dan atau Polri), instansi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten-kota), pekerja, dan lembaga penerima bantuan lain seperti lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan berasrama, koperasi, dan yayasan," katanya.

Mahasiswa

Khusus untuk rusunawa mahasiswa dan para santri di pondok pesantren tertentu, secara bertahap akan dikurangi, dari kondisi masing-masing 11 persen pada tahun lalu menjadi tiga persen pada 2019, karena selain merupakan tanggung jawab Kemendikbud, juga bukan termasuk MBR.

Sedangkan, rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Target bantuan rumah khusus adalah masyarakat dan petugas di kawasan perbatasan negara (tenaga medis, guru, petugas mercusuar), masyarakat daerah terluar dan terpencil, nelayan, rumah cagar budaya, transmigran, korban bencana, masyarakat yang terkena program pemerintah dan masyarakat lanjut usia, miskin, yatim piatu, dan atau anak telantar.

Bantuan stimulan perumahan yang berupa bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, lokasinya meliputi kabupaten-kota, yang termasuk daerah tertinggal dan kabupaten-kota yang termasuk daerah miskin.

Sedangkan dari kedua kriteria tersebut, lokasi-lokasi yang menjadi prioritas antara lain terdapat penanganan kumuh, desa nelayan, desa perbatasan, desa terpencil/pulau terluar, desa tertinggal/miskin dan MoU (nota kesepahaman) dengan K/L serta prioritas daearah.

Sedangkan bantuan PSU rumah umum diperuntukkan bagi rumah umum (rumah umum adalah rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR), berbentuk rumah deret, rumah tunggal, dan rumah susun.

Dia menyebutkan, berdasarkan data BPS dan Bappenas, pada 2014 terdapat 13,5 juta keluarga yang belum memiliki rumah/hunian dan backlog penghunian rumah adalah sebesar 7,6 juta unit.

"Artinya, terdapat sekitar 5,9 juta keluarga yang sudah menghuni di rumah yang bukan miliknya (sewa). Sementara itu, dari sejumlah rumah yang sudah ada, masih terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni. Itu sumbernya dari BPS," katanya.

Kemudian, berdasarkan target RPJMN 2015-2019, tambahnya, pemerintah menargetkan pada akhir 2019, jumlah backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, backlog berdasarkan konsep kepenghunian menjadi lima unit, serta rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit.

Untuk mencapai target tersebut, tegasnya, pemerintah, melalui Kementerian PUPR menjalankan fungsi, baik sebagai regulator, maupun sebagai penyedia rumah/hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebagai pendorong bagi para pengembang perumahan melalui pemberian kemudahan perizinan dan skema pembiayaan.

"Kami juga berupaya mendorong keswadayaan masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga, untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh,” kata Deddy.(Ant)

Editor : Sotyati