Pemerintah Siapkan Kebijakan Pangan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan pangan untuk jangka menengah-panjang agar ketersediaan pangan terjamin dengan harga yang terjangkau. Pangan yang dimaksud terutama menyangkut beras, jagung, daging, dan gula.

“Presiden memberi waktu kita tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Pangan, di Jakarta, hari Selasa (9/8).

Data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebut, dari 11 komoditas pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Sementara ada dua komoditas pangan yang defisit, yaitu kedelai yang mengalami defisit sebesar 42 persen dan daging sapi desifit sekitar 33 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang pada tahun ini mencapai 675.200 ton, selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk memprioritaskan tumbuhnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar  441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.

Sedangkan jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

“La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” kata Darmin.

Untuk menjaga stok pangan nasional tetap stabil, Menteri Pertanian Amran meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan normalisasi infrastruktur di sejumlah daerah.

Berdasarkan temuan lapangan Kementerian Pertanian ada beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat yang harus dinormalisasi. Ini untuk menghindari kerugian yang signifikan.

Amran menyebut contoh adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.

“Langkah ini perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik, jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu yang lebih lama,” kata Amran.

Darmin mengatakan masalah irigasi ini karena hingga saat ini belum tersedia data akurat yang bisa menggambarkan kondisi riil saluran irigasi yang sudah dibangun selama ini.

“Kalau ada data dari ujung ke ujung, kebijakan kita akan bisa berjalan lebih baik,” kata Darmin.

Bulog  Beli Hasil Panen Petani

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan perlunya Bulog menjalankan penugasan untuk membeli seluruh hasil panen petani secara konsisten.

“Selain dari APBN, Bulog juga bisa menggunakan dana pinjaman dari bank. Karena Bulog kan sudah bankable,” katanya.

Menurut Enggar, Bulog tak perlu khawatir kekurangan gudang penyimpanan. “Karena banyak BUMN punya gudang tapi mangkrak bertahun-tahun. Ini yang akan kita pakai,” lanjutnya sembari menyebut pihaknya sudah bekerjasama dengan Kapolri, terutama kalau ada indikasi terjadi penimbunan.

Menko Darmin mengingatkan agar Bulog juga melakukan reformasi ke dalam. “Perlu ada reform di Bulog. Kalau tidak, kebijakan kita tidak akan jalan,” tegasnya.

Dirut Bulog Djarot Kusumayakti pun menyatakan pihaknya akan terus-menerus melakukan reformasi di dalam lembaga yang ia pimpin.

Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo menyatakan, secara umum harga barang kebutuhan pokok selama bulan Juli-Agustus ini cenderung turun.

Hadir dalam rakor antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo.

Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dan beberapa pejabat/lembaga terkait.

Editor : Eben E. Siadari