Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi target kepada jajarannya agar seluruh program infrastruktur prioritas nasional dapat diselesaikan pada tahun 2017 dan 2018 mendatang.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin digalakkan.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar, dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, hari Selasa (11/4).

Skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting bagi Presiden Jokowi mengingat keterbatasan anggaran negara. Untuk itu berbagai skema pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Saya ingin tahu pada sore hari ini mengenai pembiayaan untuk infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP, KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah. Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore hari ini,” katanya.

Presiden Jokowi menekankan agar swasta dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain yaitu Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membiayai infrastruktur.

“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," katanya.

Proses sekuritisasi pada BUMN, yaitu penjualan aset untuk kemudian hasil penjualannya dijadikan modal kembali untuk pembangunan juga disinggung dalam rapat tersebut.

Presiden berharap agar proses sekuritisasi ini dapat dilakukan sehingga dapat mempercepat proses pembangunan.

“Sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa," katanya.

Beberapa kendala pembangunan infrastruktur seperti pembebasan lahan juga dibahas dalam rapat terbatas itu. Presiden ingin mendengar apabila terdapat beberapa kendala lain terutama di beberapa proyek antara lain (Light Rail Transit) LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Kereta Kencang Jakarta-Surabaya, serta beberapa proyek jalan tol.

“Meskipun saya enggak mendengar kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan juga bisa disampaikan pada sore hari ini. Silakan terbuka menyampaikan kalau ada hal-hal yang perlu dibahas,” katanya. (PR)

Editor : Melki Pangaribuan