Presiden Minta Redistribusi Aset Sentuh Masyarakat Terbawah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Program Redistribusi Aset dapat menyentuh 40 persen masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi terbawah.

"Saya ingin agar ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyentuh 40 persen masyarakat kita yang berada di tingkat ekonomi paling bawah," kata Presiden Jokowi ketika memimpin Rapat Kabinet Terbatas dengan tema kebijakan pemerataan ekonomi di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, hari Selasa (11/4).

Jokowi mengatakan program redistribusi aset harus cepat dilaksanakan tetapi terkonsep dan terencana dengan baik.

"Saya tidak mau lihat ini hanya program bagi-bagi lahan saja, ini adalah program terintegrasi untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat paling bawah," katanya.

Ia menyebutkan masalah pemerataan ekonomi yang berkeadilan sudah dibahas dalam beberapa ratas.

"Saya ingin dalam ratas siang ini langsung saja kepada bagaimana cara implementasi pembagian atau redistribusi aset maupun reforma agraria, kemarin kita belum bisa langsung tajam pada pelaksanaan itu," katanya.

Presiden menyebutkan pembahasan akan lebih tajam pada cara pembagian seperti apa, distribusi seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektare bagian tiap kelompok tani, nelayan, rakyat atau pondok pesantren.

"Kemudian siapa yang mendampingi agar yang sudah dibagi itu menjadi produktif dan bagaimana skemanya agar tidak bisa dijual," katanya.

Presiden menyebutkan setelah redistribusi aset dan reforma agraria, yang juga penting adalah terkait dengan akses permodalan.

"Siapa yang mendampingi ini apakah kita tiru seperti Malaysia, saya kira harus kita putuskan pada sore hari ini," katanya.

Presiden juga menekankan perlunya penguatan ketrampilan seperti yang Menaker Hanif Dhakiri sampaikan yaitu bukan masalah vocational school tapi vocational training-nya akan seperti apa.

"Ini harus segera konkret sehingga proses-proses pendataan program ini betul-betul cepat bisa dikerjakan terutama dalam redistribusi aset," katanya.

Presiden menyebutkan pada 24 April 2017 akan ada Kongres Ekonomi Umat. Ia berharap saat ini sudah ada yang dibagi.

"Itu nanti menjadi kewenangan dari Kepala BPN dan Menteri KLH sehingga akan menjadi jelas. Pak Menko ini waktunya sudah mepet, kalau bisa cepat akan lebih baik," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden meminta agar sembilan juta hektare tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui reforma agraria itu jelas di mana lokasinya, kondisi seperti apa, dan siapa yang menjadi target.

"Kemudian yang terkait redistribusi aset, juga harus jelas siapa yang diberi, di mana dan akan dipakai untuk apa," katanya.

Presiden menegaskan dengan Program Reforma Agraria dan Reditribusi Aset, pemerintah ingin mewujudkan keadilan ekonomi dalam penguasaan atau kepemilikan, penggunaan dan pemananfaatan sumber daya alam. (Ant)

Editor : Melki Pangaribuan