Pemerintah Soroti Penghematan Air dan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  terkait dengan Hari Air Dunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, mengusung tema "Air dan Pembangunan Berkelanjutan" dengan menekankan penghematan air.

"Masih banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan air terutama air bersih," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemenpupera, Hartanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/3).

Untuk itu,  kata dia, pemerintah terus mengeluarkan imbauan kepada masyarakat mengenai penghematan air,  terutama karena hal itu juga dinilai terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Ia memaparkan, pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Air Dunia akan dilakukan di berbagai daerah. Di Jakarta, terdapat empat rangkaian acara antara lain Kampanye Peduli Air di Bundaran HI tanggal 22 Maret.

Setelah acara yang direncanakan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, juga dijadwalkan ada Gerakan Masyarakat dengan sejumlah kegiatan antara lain seperti penanaman pohon, bersih-bersih sungai dan lomba untuk anak-anak.

"(Gerakan Masyarakat) merupakan kerja sama dengan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB)," katanya.

Selanjutnya, ada pula Seminar yang akan membahas beberapa hal diantaranya mengenai pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, pasca pembatalan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Sedangkan kegiatan yang terakhir adalah, pameran yang akan dilaksanakan di Taman Waduk Pluit yang mana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan infrastruktur sumber daya air kerap menghadapi beberapa permasalahan sosial, yang mesti dituntaskan terlebih dahulu sebelum proyek tersebut dilanjutkan.

"Ada beberapa permasalahan seperti pembebasan lahan, dan penyelesaian permasalahan sosial yang belum dapat dituntaskan," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3).

Mudjiadi mencontohkan, persoalan yang ditemui seperti penggantian lahan kawasan hutan dalam pembangunan Bendungan Jatigede (Sumedang, Jawa Barat), dan penolakan pembangunan Bendung Batang Asai (Jambi) oleh masyarakat setempat.

Selain itu, dalam pelaksanaan pekerjaan, di lingkungan Ditjen SDA, ada beberapa kendala dan permasalahan khususnya dalam beberapa hal, seperti proses izin kontrak tahun jamak, yaitu kesiapan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), atau Balai Wilayah Sungai (BWS), dalam penyiapan data dukung yang kurang lengkap, sehingga menghambat proses di Kementerian Keuangan.(Ant)

Editor : Bayu Probo