Pemerintah Suriah Tolak Gencatan Aleppo tanpa Kepergian Pemberontak

Asap membubung tinggi di wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Aleppo menyusul bombardir pasukan rezim pada 5 Desember 2106. Pasukan Suriah telah menguasai dua per tiga wilayah timur Aleppo dan terus bergerak maju. YOUSSEF KARWASHAN/AFP

Pejuang opisi dari brigade Sham berjalan sambil membawa RPG di garis depan pertempuran dengan pasukan pemerintah di desa Teir Maalah, provinsi Homs, 5 Desember 2016. MAHMOUD TAHA/AFP

Warga memeriksa puing-puing bangunan yang rusak parah setelah dihantam serangan udara pemerintah di kota Binnish, barat daya provinsi Idlib, 5 Desember 2016. OMAR HAJ KADOUR/AFP

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Suriah pada hari Selasa (06/12) mengatakan mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata di Aleppo kecuali jika itu menjamin penarikan mundur faksi pemberontah sepenuhnya dari sana.

“Suriah tidak akan meninggalkan warganya di Aleppo timur untuk dijadikan sandera oleh teroris, dan akan mengerahkan segala upaya untuk membebaskan mereka,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri yang disampaikan kantor berita SANA.

“Oleh karena itu kami menolak semua upaya dari pihak mana pun untuk mencapai gencatan senjata di Aleppo timur yang tidak mencakup kepergian semua teroris.”

Sejak melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali Aleppo tiga pekan lalu, pasukan pemerintah Suriah menguasai kembali dua pertiga bekas benteng pemberontak di Aleppo timur.

Pernyataan pada Selasa menyebutkan pemerintah Suriah “menghargai” veto ganda dari Suriah dan Tiongkok pada Senin terhadap sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, yang meminta gencatan senjata selama tujuh hari di Aleppo.

Mereka mengatakan konsep seperti itu “memberikan peluang bagi para teroris untuk berkumpul kembali dan melakukan kejahatan mereka lagi.” (AFP)

Editor : Eben E. Siadari