Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen 2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019 pada kisaran 5,4 persen sampai 5,8 persen dalam upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5).

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, antara lain dilakukan dengan mengedepankan sektor ekonomi yang bernilai tambah agar pasar domestik menjadi lebih kokoh. Sektor ekonomi yang dinilai mempunyai nilai tambah meliputi industri berbasis ekonomi digital yang saat ini membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengemukakan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan investasi dan ekspor dengan menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat di tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.

"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," katanya.

Kepada para anggota parlemen, Menteri Keuangan juga menyampaikan sasaran inflasi tahun 2019 pada rentang 3,5 persen plus minus satu persen atau pada tingkat yang rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

"Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional," ujarnya.

Sedangkan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.700 sampai Rp14.000 per dolar AS meski banyak tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan kurs, salah satunya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat.

Ia menjelaskan pula bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik, karena bisa bermanfaat bagi perbaikan daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mengelola stabilitas ekonomi dan pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi volatilitas yang merusak iklim usaha dan aktivitas ekonomi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Asumsi dasar makro lain yang menjadi basis penghitungan RAPBN 2019 adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6 persen-5,2 persen, Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran 60 dolar AS-70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 722.000-805.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.210.000-1.300.000 barel setara minyak per hari.

"Pada 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami kenaikan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global," kata Sri Mulyani menanggapi tingginya rentang harga ICP.

Sementara tema kebijakan fiskal pada 2019, menurut Menteri Keuangan, adalah APBN untuk mendorong investasi dan daya saing, dengan strategi yang mencakup mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas serta pembiayaan yang efisien, kreatif dan berkelanjutan. (Antara)