Pemerintah Turki Cabut Sebagian Larangan Berjilbab bagi Pegawai Negeri

ANKARA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Turki memutuskan untuk mencabut sebagian larangan penggunaan jilbab bagi perempuan, termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Namun larangan memakai jilbab masih tetap berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Langkah pencabutan larangan yang telah diterapkan sekitar 10 tahun itu merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperkuat menjadi anggota Uni Eropa.

"Sebuah peraturan yang secara formal ikut campur tangan dalam kebebasan pakaian dan gaya hidup, sumber ketidaksetaraan, diskriminasi dan ketidakadilan di antara rakyat kita,  telah menjadi sejarah," kata Deputi Perdana Menteri, Bekir Bozdag, di akun Twitter-nya seperti dikutip ynetnews.com.

Dengan pencabutan larangan ini, pegawai negeri perempuan bisa menggunakan jilbab dan PNS pria boleh memelihara janggut.

Para pendukung Perdana Menteri Turki,  Recep Tayyip Erdogan, mengatakan langkah itu merupakan upaya memulihkan kebebasan beragama di negara yang berpenduduk 98 persen Muslim.

Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pimpinan Erdogan berjanji untuk mencabut larangan mengenakan jilbab di semua institusi pemerintah saat partai ini mulai berkuasa tahun 2002. Dan larangan ini telah dicabut di universitas-universitas.

Paket Reformasi

Pekan lalu Erdogan yang dikritik karena dianggap berupaya menerapkan peraturan Islam mengumumkan paket reformasi.

Namun partai oposisi utama Turki mengecam langkah itu sebagai pelanggaran rezim sekuler.

Turki mencabut larangan wanita mengenakan jilbab Islam di lembaga negara pada Selasa (8/10), mengakhiri pembatasan puluhan tahun sebagai bagian dari paket reformasi dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi.

Perdebatan seputar jilbab menjadi ketegangan antara kelompok elite agama dan sekuler di Turki. Perdana Menteri Tayyip Erdogan mengritik AKP yang berakar Islam sebagai berusaha mengikis fondasi sekuler republik yang didirikan di atas reruntuhan sebuah teokrasi Ottoman oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1923.

 Pendukung Erdogan mengatakan bahwa ia hanya menebus keseimbangan dan memulihkan kebebasan berekspresi keagamaan mayoritas Muslim.

Pencabutan larangan tersebut berdasarkan keputusan kabinet  terhadap ketentyuan yang dibuat pada 1925 ketika Ataturk memperkenalkan serangkaian reformasi cara berpakaian. Hal itu dimaksudkan untuk menghalau simbol dan afiliasi keagamaan bagi pegawai pemerintah. Pencabutan itu merupakan bagian dari "paket demokratisasi " yang diresmikan oleh Erdogan pekan lalu.

Editor : Sabar Subekti