Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

YANGON, SATUHARAPAN.COM -  Myanmar mulai membebaskan puluhan pegiat  yang masih ditahan setelah negara tersebut berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik hingga akhir tahun ini, kata pejabat pemerintah setempat, Selasa (8/10).

"Pemerintah kami akan membebaskan 56 tahanan politik," kata penasihat kepresidenan Hla Maung Shwe kepada AFP, dalam komentarnya membenarkan pernyataan pejabat departemen lembaga pemasyarakatan.

Pembebasan para pembangkang yang ditahan dengan semena-mena selama pemerintahan sebelumnya merupakan awal reformasi oleh rezim separoh-sipil yang disambut hangat oleh masyarakat internasional dengan pencabutan berbagai sanksi dari Barat.

Ratusan tahanan politik telah dibebaskan sejak Presiden Thein Sein berkuasa pada Maret 2011.

Namun para pegiat mengatakan pihak berwenang masih terus mengadili para pembangkang dan puluhan lainnya masih berada dibalik jeruji penjara. Mereka menuduh pemerintah menggunakan isu pembebasan itu untuk mendapat keuntungan politik serta pengaruh masyarakat internasional.

Tak Ada Lagi Tahanan Politik

Thein Sein yang tengah mengikuti pertemuan regional di Brunei. Pada kunjungan pertamanya di London, Juli lalu mengumumkan "tidak akan ada lagi tahanan politik di Myanmar" hingga akhir tahun ini.

Ada berbagai versi mengenai jumlah tahanan politik yang ditahan di Myanmar, namun partai oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi mengatakan ada sekitar 140 pegiat yang ditahan sebelum pengumuman pada Selasa itu.

Thet Oo dari kelompok Mantan Tahanan Politik mengatakan ia bisa memastikan bahwa beberapa dari 56 tahanan tersebut sudah dibebaskan. Ia menambahkan bahwa organisasinya memperkirakan sekitar 50 pegiat ditahan oleh rejim yang sekarang.

"Duapuluh orang di antaranya berada di penjara dan sisanya menghadapi sidang pengadilan. Sebagian besar mereka dituduh melakukan protes tanpa izin serta merusak reputasi pemerintah," katanya.

Penahanan semena-mena lawan politik merupakan tindakan yang sering dilakukan junta sebelumnya dan memicu serangkaian sanksi dari Barat sehingga mengganggu perekonomian negara tersebut.

Sejak Thein Sein berkuasa, negara tersebut mengalami perubahan dramatis termasuk pemilihan pemimpin oposisi Suu Kyi untuk masuk ke parlemen.

Transparan

Pengamat masalah Myanmar, Richard Horsey, mengatakan, pemerintah masih menangkap dan menahan pegiat, namun hal itu "umumnya dilakukan secara transparan tidak seperti masa lalu."

Ia mengatakan penahanan baru-baru ini sering dilakukan "sesuai dengan hukum -- meskipun ketentuan hukum itu tidak konsisten dengan kebebasan demokratis".

"Jadi kuncinya adalah, hingga akhir tahun, apakah Thein Sein akan memenuhi janjinya untuk tidak lagi memiliki tahanan politik dan bagaimana klasifikasi untuk penahanan yang dilakukan baru-baru ini ?" katanya.

Kelompok Mantan Tahanan Politik mengatakan banyak diantara mereka yang dibebaskan pada Selasa diyakini berasal dari kelompok etnis minoritas bersenjata di provinsi Kachin di utara dan provinsi Shan di timur.

Pembebasan anggota Tentara Kemerdekaan Kachin muncul ditengah negosiasi damai dengan kelompok pemberontak tersebut.

Sebagai bagian dari reformasi, pemerintah Thein Sein telah mencapai kesepakatan damai dengan pembangkang dari kelompok-kelompok etnis minoritas bersenjata di negara yang terus diliputi perang sipil sejak merdeka dari penjajahan Inggris pada 1948.

Myanmar membebaskan sekitar 70 tahanan politik pada Juli, sebagian besar juga merupakan anggota kelompok dari Kachin, karena penahanan anggota kelompok tersebut hanya akan memperlambat proses negosiasi.  (AFP/Antara)