Pemerintah Turki Larang Imam Layani Pemakaman Pelaku Kudeta

ANKARA, SATUHARAPAN.COM -  Departemen Agama Turki dilaporkan melarang semua imam di negara itu untuk melayani pemakaman personel militer pendukung kudeta pada 15 Juli lalu.

Langkah ini diambil di tengah upaya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membersihkan pemerintahan dari para pendukung kudeta, yang menyebabkan hingga saat ini 50 ribu orang telah diberhentikan atau ditangkap.

Imam-imam tidak diperbolehkan untuk memimpin doa bagi "tentara pro-kudeta yang menargetkan bangsa kita," demikian laporan kantor berita Anadolu, yang dikutip oleh rt.com,  menyiarkan pernyataan Direktorat Urusan Agama itu pada hari Selasa (18/7).

Namun, dilaporkan juga bahwa larangan itu tidak berlaku bagi mereka yang ambil bagian dalam kudeta tanpa sengaja atau di bawah tekanan.

Direktorat Urusan Agama Turki (Diyanet) mempekerjakan 100.000 pegawai, termasuk 75.000 imam.

Sebelumnya pada hari Selasa (18/7) Diyanet mengatakan telah memberhentikan 492 stafnya atas apa yang digambarkan sebagai jaringan "terorisme" yang diduga terlibat dalam upaya kudeta.

Upaya kudeta pada hari Jumat, 15 Juli, merenggut nyawa sedikitnya 232 orang, 145 di antaranya warga sipil, dan melukai hampir 1.500 orang, menurut keterangan Perdana Menteri Binali Yildirim.

Pemerintah Turki telah melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga berpartisipasi dalam merebut kekuasaan.

Pemerintah mengaitkan upaya kudeta ini dengan organisasi Fethullah Gulen, ulama yang sangat berpengaruh dan dituduh oleh Erdogan sebagai dalang kudeta.

Sekitar 50.000 tentara, polisi, hakim, pegawai negeri, dan guru telah ditahan atau diberhentikan dari pekerjaannya, dan 99 jenderal dihukum.

Dewan Pendidikan Tinggi Turki pada hari Selasa memerintahkan pengunduran diri 1.577 dosen di semua universitas, sementara Kementerian Pendidikan telah memberhentikan lebih dari 26.000 karyawan.

Editor : Eben E. Siadari