Pemerintah Yunani Didesak Akui Negara Palestina

ATHENA, SATUHARAPAN.COM – Parlemen Yunani pada Selasa (22/12) mendesak pemerintah untuk mengakui negara Palestina, dalam sesi khusus yang dihadiri oleh Presiden Palestina saat berkunjung ke negara itu.

Semua pihak parlemen Yunani memilih mendukung langkah itu, kata presiden majelis Nikos Voutsis.

Mereka mendesak pemerintah Yunani untuk "memajukan prosedur yang tepat untuk pengakuan negara Palestina dan setiap upaya diplomatik untuk dimulainya kembali pembicaraan perdamaian" di kawasan itu, kata Voutsis menambahkan.

Perdana Menteri Alexis Tspiras mengumumkan pada hari Senin (21/12) setelah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa Yunani tidak akan lagi merujuk pada dokumen-dokumen resmi kepada Otoritas Palestina tetapi lebih ke Palestina.

Kunjungan Abbas ke Yunani memberi sinyal "penguatan" dari hubungan tradisional bersejarah di antara keduanya, kata Perdana Menteri.

Athena telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang energi, namun Yunani tetap mempertahankan hubungan baik dengan Palestina.

Tsipras melakukan perjalanan ke Israel bulan lalu ketika ia bertemu dengan Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Yunani akan "mencari waktu yang tepat" untuk mengakui negara Palestina, dengan mempertimbangkan  "hubungan persaudaraan dengan orang-orang Arab dan ikatan kerja sama dengan Israel," tambah Tspiras.

Pada 30 September 2015, bendera Palestina dikibarkan untuk pertama kalinya di markas besar PBB di New York.

Sembilan negara Uni Eropa di antaranya adalah Republik Ceko, Slowakia, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Romania, Malta, Siprus dan Swedia  sejauh ini mengakui Palestina.

Tapi negara-negara utama anggota UE masih belum membuat keputusan tentang pengakuannya.

Israel menanggapi resolusi Yunani itu dengan menyatakan bahwa usaha-usaha "sepihak" Palestina untuk memperoleh pengakuan tak berarti.

"Pihak Palestina dan Abu Mazen terus memilih jalan sepihak untuk memperoleh pengakuan yang tak memiliki arti," kata Deputi Menteri Luar Negeri Tzipi Hotovely, menggunakan nama lain dari Abbas.

"Daripada menghentikan gerakan memicu dan mendanai teror, Abu Mazen mengikuti jalan cacat yang akan mengarahkannya tak kemana-mana.” (middleeasteye.net)

Editor : Bayu Probo