Pemerintahan Baru Irak Disetujui di Tengah Usaha Atasi NIIS

IRAK, SATUHARAPAN.COM – Parlemen Irak, menyetujui pemerintahan inklusif baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Haidar al-Abadi, di tengah upaya mengatasi kelompok Daulah Islamiyah atau NIIS.

Perdana Menteri, Haidar al-Abadi, seorang penganut Syiah moderat, dibantu oleh dua wakil perdana menteri. Pertama adalah Salih al-Mutlak dari perwakilan Sunni dan Hoshyar Zebari dari kelompok Kurdi.

Pemerintahan baru disetujui parlemen dalam sidang khusus pada Senin (8/9), di tengah upaya mengatasi milisi Daulah Islamiyah atau NIIS yang telah menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak.

Sejauh ini belum ditunjuk siapa yang akan menjadi menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Menurut perdana menteri, kedua pos akan diisi dalam waktu satu minggu ini.

Pos-pos kementerian lain sudah diisi, berdasarkan kesepakatan berbagi kekuasaan antara Syiah yang menjadi mayoritas, Sunni dan Kurdi.

Perdana Menteri Haidar al-Abadi, bertujuan membentuk pemerintahan baru yang mampu memulihkan kepercayaan komunitas Kurdi dan Sunni yang menuduh perdana menteri sebelumnya Nouri al-Maliki memonopoli kekuasaan untuk komunitas Syiah.

Kepala Urusan HAM PBB Serukan Perlindungan Perempuan dan Anak dari NIIS

Sementara itu, pimpinan HAM PBB yang baru, Zeid Ra'ad al Hussein, menyerukan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi target kelompok militan Negara Islam (NIIS).

Dalam pidato perdananya yang keras hari Senin (8/9) di Jenewa, Zeid Ra'ad al Hussein mengatakan, suatu negara yang dijalankan oleh Negara Islam "akan menjadi negara yang keras, kejam, dan berlumur darah."

Kelompok Negara Islam (NIIS) telah merebut sebagian besar Suriah timur dan Irak utara dan barat, selagi mereka berusaha memaksakan kekhalifahan Islam tanpa memperhatikan batas-batas negara.

Zeid mengatakan, kepada Dewan HAM PBB "upaya khusus sangat dibutuhkan" untuk melindungi anak-anak "yang berisiko mengalami perekrutan paksa dan kekerasan seksual" dan wanita yang menjadi "sasaran pembatasan."

Diplomat karier itu mengatakan "kekerasan brutal terhadap kelompok etnis dan agama" oleh militan Islam, termasuk pembantaian, pemerkosaan dan penyiksaan "belum pernah terjadi sebelumnya pada masa ini." (bbc.co.uk/VOA Indonesia.com)

Editor : Bayu Probo