Pemerintahan Baru Perlu Memprioritaskan Penurunan Ketimpangan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pada tahun 2012, Indeks Gini Indonesia, sebagai ukuran ketimpangan, tercatat mencapai 0.41, naik dari level 0.35 pada tahun awal 2000. Ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti mengapa dan bagaimana ketimpangan terjadi.
Sehubungan dengan tingginya ketimpangan itu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menerbitkan buku berjudul berjudul "Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek". Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu kontributor pada masalah ketimpangan-ketimpangan di masyarakat supaya dapat menjadi perhatian pemerintah dan dapat diprioritaskan untuk diatasi.
INFID meluncurkan buku "Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek" tersebut di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta, pada Kamis (21/8).
Buku ini merupakan bunga rampai dari banyak penulis. Buku ini berupaya memeriksa sebab-sebab ketimpangan di berbagai sektor baik di perbankan, perkebunan, perpajakan, pendidikan dan kesehatan. Buku ini juga menyorot efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan juga menampilkan beragam usulan kebijakan terkait dengan penurunan ketimpangan.
Menurut Yustinus Prastowo -salah-satu penulis buku ini merangkap editor-, ketimpangan menjadi problem serius dan menjadi isu keadilan.
"Ketimpangan sungguh menjadi problem serius dan menjadi isu keadilan. Hal ini dampak dalam berbagai aspek yang diulas di dalam buku seperti sulitnya pelaku ekonomi kecil mendapatkan kredit karena perbankan tidak berpihak terhadap mereka," kata Yustinus Prastowo disela-sela acara.
Dia menambahkan bahwa pemerintah yang berupaya menurunkan ketimpangan dengan fokus pada kemiskinan, terbukti program-programnya belum efektif menjawab masalah tersebut. Demikian halnya dengan kebijakan pajak yang belum mendukung paradigma kesetaraan.
"Saat ini merupakan saat yang tepat bagi pemerintah baru untuk memperioritaskan penurunan ketimpangan pendapatan dan kesempatan. Penurunan ketimpangan sungguh penting untuk merawat kebhinekaan dan gotong royong serta kemandirian bangsa Indonesia. Sebaliknya ketimpangan yang akan memicu radikalisme, melemahkan legitimasi demokrasi dan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah," kata Sugeng Bahagijo, Direktur INFID masih di acara itu.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...