Pemilihan Parlemen Kuwait: Calon Kandidat Mengusung Isu Lokal

KUWAIT, SATUHARAPAN.COM – Rakyat Kuwait memilih parlemen baru pada hari Sabtu (27/7), untuk ketiga kalinya dalam 17 bulan dan setelah Majelis Nasional terbaru dibubarkan pada bulan Juni.

Belum sampai enam bulan setelah terpilih pada Desember 2012, pengadilan tinggi negara menemukan kecurangan terhadap komisi pengawas pemilihan umum. Namun, pengadilan membenarkan amandemen kontroversial undang-undang pemilihan, yang mengurangi jumlah kandidat yang bisa dipilih rakyat Kuwait dari empat kandidat menjadi satu. Perubahan memicu protes jalanan secara anarkis dan mendorong oposisi memboikot pemungutan suara pada Desember 2012, sebagaimana terjadi juga tahun ini.

Tak ada satupun parlemen di Kuwait sejak 2003 yang berhasil menyelesaikan empat tahun masa jabatannya, dan besar harapan warga Kuwait untuk kestabilan politik agar tantangan yang dihadapi negara bisa diatasi dengan lebih efektif.

Pengaruh Parlemen di Kuwait

Kuwait merupakan negara monarki konstitusional dan  memiliki parlemen tertua yang terpilih langsung di bandingkan dengan negara Semenanjung Arab lainnya. Parlemen pertama kali terpilih pada 1963, dan merupakan yang paling kuat.

Selain kewenangan membuat hukum, Majelis Nasional juga memegang akses ke urusan pemerintahan. Meskipun perdana menteri dan pemerintah ditunjuk oleh Emir (kerajaan), parlemen punya hak veto terhadap keputusan pemerintah dan bahkan memberhentikan perdana menteri atau menteri lainnya. Bagaimanapun juga Emir tetap memiliki wewenang terhadap keputusan terakhir.

Majelis Nasional Kuwait membuat 50 pemilihan anggota parlemen, yang tiap 10 kursi mewakili lima Konstitusi. Di samping mereka duduk 15 anggota kabinet yang tidak terpilih, yang menikmati hak suara yang sama seperti anggota parlemen lainnya. Berdasarkan konstitusi kuwait, pemerintah harus menyertakan setidaknya satu anggota parlemen terpilih.

Parlemen Pada Dasarnya Hanya Meneruskan Pemerintah

Seringkali terjadi gesekan antara Majelis Nasional dengan pemerintah, sehingga parlemen pernah ditangguhkan beberapa kali.

Majelis terpilih pertama kali pada Februari 2012 yang didominasi oleh kelompok oposisi yang sedang berkonfrontasi dengan pemerintah dalam beberapa kasus. Pembatalan pemilu yang disusul perubahan undang-undang pemilu, secara keseluruhan meragukan untuk memberikan mandat politik.

Majelis yang dipilih dari sistem “satu orang, satu suara” pada Desember 2012 dibuat seluruhnya dari anggota parlemen loyalis setelah pemboikotan yang dilakukan oposisi secara luas.

Siapa Kandidatnya?

Lebih dari 300 kandidat, termasuk delapan wanita yang mengikuti pemilihan. Partai politik tidak diperbolehkan di Kuwait, maka anggota parlemen mencalonkan diri sebagai calon independen.

Hampir semua kandidat mewakili dari berbagai suku, Aliansi Demokrasi Nasional dari liberal, Syiah dan kelompok Salafi Sunni.

Kunci Permasalahan

Kenyataan bahwa Kuwait memiliki Majelis Nasional sejak 2003 telah berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah tantangan yang dihadapi negara, meliputi lambannya pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi yang lambat. Hal tersebut direfleksikan melalui kampanye, dengan banyak kandidat yang menggunakan persoalan lokal seperti lapangan kerja, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Banyak kandidat yang mengkritik pemerintah Kuwait yang memberikan US$ 4 triliun (2.6 triliun euro) untuk bantuan Mesir, mengatakan bahwa uang sebaiknya digunakan untuk mengatasi krisis perumahan di negara sendiri.

Kasarnya 2 per tiga populasi Kuwait adalah pendatang, kebanyakan pekerja dengan bayaran rendah dari Asia, dan mereka sangat rentan terhadap isu sensitif. Dalam suatu pendapat pemungutan suara, hampir setengah responden mengatakan perubahan terbesar yang mereka ingin lihat adalah pemilihan yang memberikan toleransi bagi kaum ekspatriat. Ribuan dari mereka saat ini telah dideportasi dari Kuwait karena masalah dengan visa mereka atau surat kependudukan, atau hukuman akibat pelanggaran lalu lintas. (bbc.co.uk)

Editor : Yan Chrisna