Pemilu 2014, Dwi Andreas Mengkritisi Wakil Rakyat yang Tidak Mengerti Pertanian

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dr. Dwi Andreas Santosa mengkritisi para politisi yang memakai jargon kedaulatan pangan dalam kampanye, namun, mereka tidak memahami persoalan pertanian secara komprehensif. “Dari wacana kampanye kedaulatan pangan, para politisi sering tidak nyambung dengan apa makna kedaulatan pangan dan pertanian itu sendiri,”  demikian jelas Dwi Andreas, kepada satuharapan.com, Kamis (6/3).

Lebih lanjut Dwi Andreas mengemukakan bahwa kebijakan pangan di Indonesia mengacu pada konsep ketahanan pangan (food security). Lebih dari 10 tahun perjuangan para penggiat pertanian yang berupaya agar kedaulatan pangan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pangan dan pertanian. Barulah pada tahun 2012, kedaulatan pangan ini masuk pada Undang-undang No. 18 tahun 2012  tentang Ketahanan Pangan dan melalui Undang-undang No. 19/ Tahun 2013 tentang Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Keprihatinan dan perhatian Dwi Andreas nampak ketika menceritakan pengalamannya bertemu dengan anggota DPR Komisi IV, dalam proses pembahasan Undang-undang tersebut.  Secara jelas diungkapkan oleh pimpinan rapat pada saat itu, bahwa tidak satupun dari anggota komisi yang hadir memiliki latar belakang pertanian.

Dwi Andreas berharap pada pemerintah dan wakil rakyat mendatang, akan ada keputusan politik yang tegas dan diturunkan menjadi kebijakan terkait pertanian. “Ini mungkin terjadi bila wakil rakyat dan pemerintah mengerti persoalan pertanian secara komprehensif,” Kata dia.

Ancaman Krisis Pangan

Sebelumnya dalam sebuah wawancara di radio, Dwi Andreas mengatakan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun 2035. Ancaman krisis pangan itu menurutnya sudah semakin bila tidak ada perombakan kebijakan atau strategi jitu dari pemerintah. "Sayangnya, tidak ada upaya pemerintah mencari akar masalah krisis pangan ke depan ini, pemerintah saat ini justru mengambil solusi instan seperti salah satunya menimpor beras,” kata Dwi Andreas.

Menurut Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Saat ini perlu perombakan kebijakan pertanian yang ada, yang paling signifikan adalah kebijakan jaminan harga.

“Petani itu adalah sangat pandai dan akan mengusahakan usahatani yang menguntungkan, namun perlu kepastian pemerintah menjamin kepastian harga. Ketika harga dijamin, petani dapat memanen hasil dan mendapatkan harga yang relatif menguntungkan,  pertanian akan meningkat dengan sendirinya,” kata Dwi Andreas. (radiopelitakasih.com)

Editor : Bayu Probo