Pemilu 2014, JATAM: Dana Kampanye Tak Terawasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Ki Bagus Hadi Kusuma berpendapat bahwa dana kampanye partai untuk pemilihan umum (Pemilu) 2014 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tidak terawasi.

“Konteks pengawasan tidak hanya transparansi sumber dana. Tetapi juga transparansi peruntukan dana kampanyenya. Kalau pun secara praktek agak sulit dilakukan, minimal ada perbandingan antara optimasi materi kampanye yang tersebar, metode, dengan sumber dana caleg,” kata Ki Bagus Hadi Kusuma kepada satuharapan.com pada Senin (10/3).

Menurut dia, bila partai politik dan calon legislatif ada indikasi korupsi maka KPU harus berani mencoret dari daftar peserta pemilu dan menindak secara hukum. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berperan mengawasi dan mengaudit pembiayaan politik para peserta Pemilu 2014.

Ki Bagus juga menambahkan bahwa sangat kecil kemungkinan caleg tidak menggunakan politik uang.

“Masyarakat sekarang juga tahu, sangat kecil kemungkinan caleg tidak main duit di masyarakat, karena itu penyadaran ke masyarakat soal politik uang juga tidak kalah penting," kata Ki Bagus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ida Budhiarti pada Minggu (9/3) menjelaskan bahwa pembiayaan politik pemilu 2014 yang meliputi dana kampanye dan peruntukannya sudah dirilis KPU ke publik. Hal ini bertujuan melahirkan sosok pemimpin dan pemerintahan yang kredibel dengan prosedur mekanisme akuntabilitas. Baik kepada penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja