Loading...
INDONESIA
Penulis: Kartika Virgianti 07:06 WIB | Sabtu, 15 Februari 2014

Pemilu 2014, Ketua Walubi: Kader Korup Jangan Dikaitkan dengan Partai Politiknya

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Walubi, Soedjito. (Foto: Kartika Virgianti)

JAKARTA SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Soedjito menyatakan bahwa kader partai politik (parpol) yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi sebaiknya jangan dikaitkan dengan partai, karena korupsi itu tindakan pribadi orang yang bersangkutan.

“Kalau kita melihat banyak pengurus atau anggota parpol yang menjadi pejabat korupsi, tetapi kita sebetulnya tidak bisa menyalahkan parpolnya, karena itu tindakan pribadi orang yang bersangkutan, jadi jangan dikaitkan kader yang korupsi dengan parpolnya.” papar Soedjito saat ditemui satuharapan.com di kantor Walubi, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Lebih lanjut Soedjito menjelaskan bahwa masing-masing parpol tentu punya visi misi dan harapan tersendiri. Mungkin mereka salah pilih orang yang dijadikan kepercayaannya dalam memegang amanat rakyat.

Layaknya agama yang diciptakan untuk mengajarkan kebaikan, parpol juga punya visi misi yang ditujukan untuk membawa kebaikan bagi rakyat. Hanya saja, manusia yang seringkali menjalankannya dengan tidak benar.

“Saat ini yang perlu kita ketahui yaitu apakah ini memang arahan dari parpolnya atau memang orangnya yang tidak benar, kalau orangnya yang salah, ya jangan disangkutkan ke parpolnya.” tuturnya.

Soedjito mengungkapkan meski saat ini belum telihat calon pemimpin yang berkualitas seperti yang diharapkan rakyat itu seperti apa, namun ia tetap mendorong masyarakat pada umumnya, dan umat Buddha pada khususnya agar tidak melakukan aksi golput atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

“Kami mendorong umat jangan golput, karena pemilu itu memilih pemimpin yang sesuai untuk negara Indonesia. Tetapi yang mana yang harus dipilih kita masih belum tahu, tunggu April yang akan datang, kita melihat calonnya siapa, dari mereka apakah sesuai dengan harapan,” ungkap Soedjito.

Ia menambahkan pada dasarnya masyarakat memang punya hak untuk tidak memilih kalau tidak sesuai dengan harapan, tetapi yang perlu diingat, kita juga punya kewajiban untuk memilih.

 

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home