Pemilu 2014: Perlu Kebijakan Industri Berbasis Teknologi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Ridwan Djamaluddin, mengatakan Indonesia memerlukan kebijakan yang mengatur industri berbasis teknologi.

”Kalau tidak memiliki industri berbasis teknologi, kita yang mengaku memiliki banyak sumber daya alam ini akan kalah. Yang meraih untungnya lebih banyak pihak lain daripada kita sendiri,” ujar Ridwan kepada satuharapan.com, Kamis (19/3) di Studio Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri), Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan penilaiannya pada kinerja dan perhatian pemerintah pada isu teknologi, “dari segi pembuatan kebijakan, saya pikir teknologi kita tidak terlalu banyak bermuara di industri karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Jadi kalau diminta memberi nilai dari skala satu sampai 100, saya memberi nilai 60 untuk pemerintah kita.”

Paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Ridwan untuk memberikan nilai tersebut.

Pertama, Ridwan melihat kebijakan yang dicanangkan tidak mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Kedua, ia menyoroti kebijakan anggaran yang menurutnya tidak proporsional. “Kami yang bekerja di teknologi diperlakukan sama saja dengan para birokrat di lembaga lain. Padahal kita tahu, bagaimana mungkin kami bisa menghasilkan suatu produk teknologi yang benar-benar bagus dalam setahun,” ungkap Ridwan.

Poin ketiga, Ridwan mengungkapkan kekecewaannya atas nominal anggaran yang dialokasikan untuk teknologi.  “Nominal anggaran yang ada hanya sebesar 0,08 persen,” ungkap Ridwan, “ini membuat kami merasa belum masuk dalam prioritas. Padahal, kalau kita ingin maju, kita harus investasi lebih banyak. Jangan berharap bisa memanen kalau kita tidak menanam.”

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, baik pemerintah maupun para ilmuwan perlu saling berkoordinasi, “yang jelas, kita perlu berkoordinasi dua arah, bukan hanya dari legislator yang mendorong kebijakan, tetapi dari komunitas kami juga harus lebih proaktif dalam menyampaikan pendapat.”

“Tidak bisa juga kami berharap mereka mampu melakukan sesuatu atau menerapkan kebijakan jika kami tidak komunikasikan terlebih dahulu tentang kondisi yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Harus ada upaya kedua pihak,” ia menambahkan.

Dalam akhir wawancara, Ridwan mengungkapkan apa yang menjadi harapannya atas pemilu yang akan datang.

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat bisa lebih siap memiliki industri berbasis teknologi sehingga bukan melulu pihak luar yang mengeruk keuntungan dari kita, karena kan kita yang memiliki sumber daya alamnya,” Ridwan mengakhiri pembicaraan.

Editor : Sotyati