Pemilu Minim Pendidikan Politik

SATUHARAPAN.COM - Pemilihan presiden akan berlangsung Juli yang akan datang, partai politik pun belum secara resmi mengajukan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun beberapa partai sudah menyebut nama yang akan diajukan sebagai calon presiden. Dalam dua pekan ke depan KPU baru akan membuka pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam situasi seperti ini, sejumlah partai dengan melihat hasil sementara perolehan suara di parlemen pada pemilu 9 April lalu, berusaha untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Tawar-menawar sekitar gabungan kekuatan untuk memperoleh “tiket” mengajukan capres dan cawapres, namun juga mulai ada janji-janji kompensasi di belakangnya.

Yang cukup ramai dibicarakan di antara capres yang muncul, yang banyak dibahas adalah mencari pendamping sebagai calon wakil presiden. Setidaknya hal itu yang terus melibatkan capres Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prabowo Subianto dari  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Aburizal Bakrie dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sementara partai-partai lain yang perolehan suara pada pemilihan legislatif sekitar 10 persen atau di bawahnya, lebih sibuk untuk mencoba mencari pelaung dan “keuntungan” dari capres-capres yang ada. Namun proses politik di kalangan “atas” tampaknya tidak selalu tersambung dengan dinamikan yang terjadi di kalangan rakyat.

Kampanye Negatif

Di kalangan rakyat, dinamika pemilihan presiden sudah mulai muncul, sekalipun calon resmi masih menunggu pembukaan pendaftaran dan keputusan di KPU. “Kampanye” untuk  presiden pada dasarnya telah dimulai, terutama di media massa, dan yang cukup gencar adalah menggunakan media sosial.

Sayangnya bahwa kampanye yang muncul masih didominasi oleh serangan-serangan untuk menurunkan elektabilitas capres lain yang dianggap lawan. Kampanye negative ini setiap hari muncul dengan masif di media sosial, menyerang sisi-sisi minus dari capres, terutama terkait dengan latar belakang para capres.

Kampanye seperti itu mungkin akan memberikan tambahan informasi kepada rakyat yang akan memilih pada bilik suara Juli mendatang. Informasi itu bisa menjadi pertimbangan dan mengimbangi informasi dari “iklan” capres yang serba penuh janji dan mirip “mimpin”. Sayangnya bahwa kampanye capres banyak menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa emosional iklan. Dan informasi penyeimbang melalui media sosial tak lebih rasional dari iklan para capres.

Sampai sekarang masih belum muncul secara memadai kampanye capres yang mencoba secara rasional menjerlaskan apa yang akan mereka lakukan jika terpilih sebagai presiden. Analisis tentang masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ini tidak banyak mendapat perhatian. Apalagi treatment apa yang akan dilakukan dalam lima tahun memerintah.

Lebih dari itu, masalah-masalah primordial masih juga muncul dalam pertarungan melalui kampanye di media, terkait masalah etnis, agama dan keyakinan. Hal ini memang secara faktual menunjukkan bahwa politik identitas masih cukup menonjol di Indonesia yang berarti merupakan tantangan untuk menjadikan setiap proses demokrasi sebagai pendidikan politik.

Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa munculnya kampanye oleh para pendukung capres, terutama melalui media sosial, justru menguatkan kondisi ini dan masih jauh dari cara-cara pendidikan politik yang lebih rasional. Kampanye negative yang muncul lebih banyak yang justru mempertajam politik identitas yang bisa melemahkan kohesi kebangsaan.

Masalah Kredibilitas

Media sosial memang telah menjadi fenomena dalam perkembangan teknologi informasi dan telah dimanfaatkan dalam dinamika politik di dunia ini. “Informasi” apapun bentuknya telah dengan mudah dibuat dan disebarkan, dan publik juga dengan lebih mudah menjangkaunya.

Namun kredibilitas informasi di media seperti itu bisa dipertanyakan. Konfirmasi dan recheck tidak menjadi prosedur yang wajib, bahkan cenderung diabaikan. Foto-foto hasil rekayasa bahkan bertebaran di media sosial untuk menyerang lawan politik, bahkan sampai tingkat yang tidak layak disaksikan, sekalipun oleh orang dewasa.

 Sayangnya, hal ini juga melibatkan sejumlah orang di kalangan dekat para kandidat. Lalu, apakah situasi seperti ini akan terus berlangsung setiap lima tahun, bahkan bisa sepanjang waktu dalam agenda pemilihan kepala daerah? Jika proses ini merupakan cara untuk memilih pemimpin, semestinya hal ini harus dikembangkan dalam cara yang mencerminkan kualitas kepemimpinan.

Kampanye negatif memang bisa menjadi “peringatan” bagi para kandidat atau siapapun yang ingin menjadi pemimpin, untuk membangun rekam jejak yang bersih dan teruji. Sehingga pada saatnya tidak tersandung “masalah masa lalu.” Namun di sisi lain juga mempertajam konflik dan persaingan yang tidak rasional.

Dalam konteks ini, kita menyaksikan bahwa pemilihan umum hanya dilihat sebagai proses persaingan merebut kekuasaan. Bahkan untuk itu, kecurangan dan segala cara yang naif dilakukan. Terlalu sedikit kita memberi porsi sebagai proses pendidikan politik dan membangun ikatakan kebangsaan yang lebih solid. Namun belum terlambat, kita perlu memberi warna baru pemilihan presiden nanti sebagai pendidikan politik untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan modern.