Pemilu Thailand Digelar 15 Bulan Lagi

Kepala Militer Prayut Chan-ocha. (Foto: wikipedia.org)

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Sekitar 6.000 polisi dan tentara dikerahkan di seluruh Bangkok pada Sabtu (31/5), menurut seorang pejabat Thailand, ketika otoritas berupaya menghalangi demonstran antikudeta yang mengancam akan menggelar satu hari aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap militer.

Protes kecil namun gencar telah digelar setiap hari di ibu kota itu sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada 22 Mei.

Kepala Militer Prayut Chan-ocha memperingatkan para pengunjuk rasa bahwa mereka - dan bahkan keluarga mereka - terancam hukuman di bawah hukum militer yang ketat, namun sejauh ini mereka melakukan aksi yang cukup ringan untuk menangani demonstrasi, melakukan beberapa penangkapan namun tidak menggunakan aksi kekerasan.

Rumor bahwa demonstran akan menggelar beberapa aksi yang diatur melalui media sosial di seluruh Bangkok menyebabkan pengerahan 6.000 pasukan keamanan di jalanan pada Minggu, memblokade beberapa jalanan guna mencegah perkumpulan apa pun.

“Kami sudah mengerahkan 38 pasukan gabungan kepolisian dan militer di delapan lokasi di seluruh Bangkok. Situasinya sejauh ini normal... tidak ada tanda-tanda protes,” kata wakil kepala kepolisian nasional Somyot Poompanmoung kepada AFP.

Pemerintah sementara akan segera dibentuk untuk mengelola anggaran negara, tapi pemilihan umum setidaknya 15 bulan lagi, kata pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha Jumat (30/5).

Jenderal Prayuth juga menjelaskan rencana yang lebih luas untuk mereformasi negara sebelum kembali ke pemerintahan terpilih dalam kondisi yang semua pihak bisa menerima.

Prayuth mengumumkan dalam pidato di televisi, pemilu akan diselenggarakan dalam 15 bulan ke depan.

Pada tahap pertama, diperkirakan akan memakan waktu dua atau tiga bulan, difokuskan untuk memastikan keamanan dan rekonsiliasi, katanya.

Pada tahap kedua, diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu tahun, ahli hukum akan merancang konstitusi sementara. Majelis nasional akan dibentuk dan akan memilih perdana menteri.

Dia meminta pengertian dari rakyat Thailand serta masyarakat internasional, mengatakan bahwa waktu sepanjang itulah untuk membuat perubahan yang diperlukan. (AFP/bangkokpost.com)