Pemimpin Junta Militer Myanmar Kunjungi Moskow, Rusia

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kepala junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Moskow, Rusia pada hari Minggu (20/6) untuk menghadiri konferensi keamanan. Ini menandai perjalanan kedua yang diketahui ke luar negeri sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada bulan Februari.

Min Aung Hlaing meninggalkan ibu kota Naypyidaw pada hari Minggu dengan penerbangan khusus untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional di Moskow, kata penyiaran MRTV yang dikelola negara dikutip AFP.

Dia hadir atas "undangan Menteri Pertahanan Rusia," katanya, seraya menambahkan bahwa dia telah "disambut" oleh duta besar Rusia untuk Myanmar di bandara. Namunh penyiaran itu tidak memberikan perincian tentang berapa lama dia diharapkan untuk tinggal di Rusia, sekutu dan pemasok senjata utama bagi militer Myanmar.

Kedutaan Myanmar di Rusia kemudian mengkonfirmasi kedatangan Min Aung Hlaing ke kantor berita negara Rusia, RIA Novosti. "Panglima telah tiba di Moskow," kata seorang juru bicara kedutaan seperti dikutip oleh kantor berita itu.

Tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat telah menewaskan sedikitnya 870 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal.

Pada bulan Mei media lokal melaporkan panglima angkatan udara Myanmar menghadiri pameran helikopter militer di Moskow.

Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan setelah Majelis Umum PBB mengambil langkah mengeluarkan resolusi pada hari Jumat dengan menyerukan negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke Myanmar. Rusia abstain dari pemungutan suara itu.

Resolusi itu, yang tidak sampai menyerukan embargo senjata global, juga menuntut agar militer “segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai.”

Resolusi itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar. Hanya satu negara, Belarus, yang menentangnya.

Min Aung Hlaing menghadiri pembicaraan krisis dengan para pemimpin 10 negara blok Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada bulan April, perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan "lima poin konsensus" yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional. Namun sang jenderal mengatakan dalam wawancara televisi kemudian bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsi rencana tersebut.

Seorang utusan khusus juga belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.

Editor : Sabar Subekti