Pemimpin Komisi, KMP Ngotot Paket, KIH Ingin Musyawarah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan, pemilihan pimpinan Komisi di DPR dengan sistem paket merupakan keniscayaan. Sebab, sistem tersebut sudah tertuang dalam undang-undang yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kemungkinan besar pemilihan pimpinan komisi lewat sistem paket," kata Mahyudin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).

Dia membantah, dengan sistem tersebut Koalisi Merah Putih (KMP) ingin membangun tirani mayoritas. Sebab, apabila diadakan voting, KMP diprediksi akan memenangkan pemilihan pimpinan Komisi sebagaimana memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Menurut Mahyudin, pemilihan dengan cara voting adalah bagian dari demokrasi.

Karena itu, dia menantang Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam melakukan lobi antar fraksi di DPR.

"Pilpres langsung juga demokrasi. Tinggal bagaimana KIH membangun lobi dan komunikasi," kata dia.

Di tepi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani berharap, semua fraksi sepakat pemilihan pimpinan Komisi dilakukan melalui musyawarah mufakat. Puan mengaku, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan KMP.

"Insyaallah tidak ada perubahan, kami berkenan musyawarah dan mufakat bisa terjadi pada paripurna hari ini, sehingga situasi tetap kondusif sampai 20 Oktober," katanya.

Menurut Puan, pemilihan pimpinan Komisi bukan masalah jatah kursi, melainkan asas bersama, yaitu musyawarah mufakat bisa dikedepankan. Terkait siapa yang akan duduk di kursi pimpinan, hal itu bisa dibicarakan lebih intensif.

"Insyaallah yang kita sepakati bersama KMP dan KIH mekanismenya musyawarah dulu dan yang lain-lain bisa dibicarakan lebih baik. Enggak perlu ribut-ribut, dan adu pendapat," katanya.

Editor : Bayu Probo