Pemimpin Kudeta Janji Membawa Sudan ke Pemerintahan Sipil

KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM-Jenderal yang memimpin kudeta di Sudan berjanji akan mengantarkan negara itu ke pemerintahan terpilih. Tetapi Abdel-Fattah Burhan memiliki sekutu yang kuat, termasuk negara-negara Teluk dan seorang komandan paramiliter Sudan yang ditakuti, dan dia tampaknya berniat untuk menjaga militer tetap memegang kekuasaan.

Burhan pertama kali menjadi terkenal pada tahun 2019, ketika ia dan jenderal top lainnya menggulingkan Omar Al-Bashir, di bawah tekanan dari demonstrasi massa menentang kekuasaan otokrat selama 30 tahun.

Dia tetap bertanggung jawab selama beberapa bulan, sampai tekanan internasional memaksa militer untuk mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan dengan para pengunjuk rasa. Itu membentuk Dewan Kedaulatan sipil-militer bersama yang dipimpin oleh Burhan yang seharusnya memerintah Sudan hingga pemilihan, yang ditetapkan pada 2023.

Catatan Burhan relatif bersih dan dia tidak didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) seperti Al-Bashir dan lainnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Darfur pada awal 2000-an. Dia adalah seorang non Islamis yang langka di antara para jenderal top selama rezim militer-Islamis Al-Bashir. Itu membantu Sudan keluar dari status paria internasional yang dialaminya di bawah Al-Bashir.

Pada hari Senin, Burhan membersihkan sisa-sisa pemerintahan sipil. Dia membubarkan Dewan Kedaulatan dan pemerintahan transisi, menahan Perdana Menteri, Abdalla Hamdok, dan pejabat lainnya, dan menyatakan keadaan darurat. Hamdok dibebaskan pada hari Selasa, tetapi yang lainnya tetap ditahan.

Pengambilalihan itu terjadi hanya beberapa pekan sebelum Burhan, 61 tahun, dijadwalkan akan digantikan oleh seorang warga sipil sebagai kepala dewan. Dia telah berjanji bahwa militer akan menyerahkan kekuasaan begitu pemerintah terpilih pada Juli 2023.

Kontrol sipil tidak hanya akan melemahkan kekuatan politik militer, tetapi juga mengancam sumber daya keuangannya yang luas dan dapat menyebabkan tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia dalam 30 tahun terakhir.

Burhan dalam beberapa tahun terakhir telah didukung oleh Mesir, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang menjadi presiden, dan negara-negara Teluk, khususnya Uni Emirat Arab. Dia berlatih di perguruan tinggi militer Mesir dan telah melakukan beberapa kunjungan sejak 2019 ke penguasa de facto Emirates, putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Negara-negara itu menghindari mengkritik kudeta hari Senin, sebaliknya menyerukan ketenangan dan dialog.

Burhan dan Dagalo

“Ada preferensi umum untuk pemimpin militer yang kuat yang sangat transaksional. Itu lebih sesuai dengan kepentingan Teluk daripada pemerintahan yang demokratis,” kata Cameron Hudson, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan pakar Sudan di Pusat Afrika Dewan Atlantik.

“Mereka takut akan seperti apa kisah sukses Musim Semi Arab,” katanya, merujuk pada pemberontakan pada 2011 yang membantu mengilhami protes di Sudan.

Juga berdiri di belakang Burhan adalah jenderal lain, yang lebih ditakuti: Mohammed Hamdan Dagalo, komandan Pasukan Pendukung Cepat (RSF), sebuah unit paramiliter yang tumbuh dari milisi Janjaweed yang didukung Al-Bashir yang terkenal kejam dan melakukian pemerkosaan selama konflik Darfur.

Pejuang RSF menonjol dalam kudeta hari Senin, mengambil bagian dalam menangkap Hamdok dan pejabat senior lainnya dan melakukan tindakan keras di jalan-jalan. Pasukan itu sebenarnya adalah “tentara paralel de facto yang terdiri dari puluhan ribu pejuang yang telah teruji dalam pertempuran,” kata Suliman Baldo, penasihat senior di The Sentry, sebuah kelompok investigasi dan kebijakan yang berfokus pada kejahatan perang di Afrika.

Burhan memiliki hubungan panjang dengan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti. Burhan adalah seorang komandan di Darfur, tempat militer dan RSF melancarkan kampanye brutal untuk menumpas pemberontakan, kata Baldo. Sebanyak 300.000 orang tewas dan 2,7 juta mengungsi dalam kampanye pemerkosaan massal dan pelecehan.

Dia menjauhkan diri dari kekejaman, pernah mengatakan itu kepada BBC, “Saya tidak bertanggung jawab atas tindakan buruk apa pun di Darfur... Sejauh yang saya ketahui, saya melawan musuh seperti yang dilakukan semua pasukan reguler.”

Pada 2015, Burhan dan Dagalo mengoordinasikan pengerahan pasukan Sudan dan pejuang RSF ke Yaman untuk berperang dengan koalisi pimpinan Arab Saudi melawan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran. Pasukan mereka menerima pembayaran besar dan kuat dari Saudi dan Emirat, membangun koneksi negara-negara itu dengan kedua komandan.

Dalam pemberontakan melawan Al-Bashir, Burhan dan Dagalo menolak perintah untuk membubarkan para pengunjuk rasa dengan kekerasan dan bahkan bertemu dengan mereka di kamp. Di balik layar, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendorong mereka untuk mengusir Al-Bashir.

Tetapi protes berlanjut setelah kejatuhan Al-Bashir, dengan tuntutan agar militer menyerah. Pada 2 Juni 2019, pasukan keamanan dan pejuang RSF menyerang para pengunjuk rasa. Lebih dari 100 orang tewas, dan tentara memperkosa puluhan perempuan. Jaksa menyalahkan pasukan paramiliter, tetapi pertumpahan darah menodai Burhan dan Dagalo di mata para pengunjuk rasa.

“Burhan bertanggung jawab karena dia adalah pemimpinnya, sesederhana itu,” kata Osman Mirgany, kolumnis dan editor harian Al-Tayar yang berbasis di Khartoum. “Dia berjanji untuk tidak menyentuh aksi duduk dan kemudian terjadi pembantaian. Sejak saat itu, orang-orang menyadari bahwa dia tidak akan pernah menepati janjinya.”

Untuk oposisi militer, skeptisisme itu tergantung pada janji Burhan tentang pemerintahan sipil. Baldo, dari kelompok Penjaga, mengatakan bahwa jenderal dan Dagalo sama-sama berniat untuk tetap bebas dari pengawasan sipil.

Selain itu, katanya, mereka “khawatir akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan kekejaman yang dilakukan di bawah komando mereka” di Darfur dan dalam pembunuhan dan pemerkosaan pada 2019. (AP)

Editor : Sabar Subekti