Pemimpin Palestina, Mahmoud, Abbas Menyiapkan Suksesi

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada hari Rabu (27/11)  mengumumkan siapa yang akan menggantikannya dalam periode sementara saat jabatan tersebut kosong, yang secara efektif menyingkirkan Hamas dari keterlibatan apa pun dalam transisi di masa mendatang.

Abbas, 89 tahun, masih memerintah meskipun masa jabatannya sebagai kepala Otoritas Palestina berakhir pada tahun 2009, dan telah menolak tekanan untuk menunjuk pengganti atau wakil presiden.

Berdasarkan hukum Palestina saat ini, juru bicara Dewan Legislatif Palestina (PLC) mengambil alih Otoritas Palestina jika terjadi kekosongan kekuasaan.

Namun, PLC, tempat Hamas memiliki mayoritas, tidak ada lagi sejak Abbas secara resmi membubarkannya pada tahun 2018 setelah lebih dari satu dekade ketegangan antara partai sekulernya, Fatah, dan Hamas, yang menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007.

Dalam sebuah dekrit, Abbas mengatakan ketua Dewan Nasional Palestina, Rawhi Fattuh, akan menjadi penggantinya sementara jika jabatan tersebut kosong. “Jika jabatan presiden otoritas nasional kosong karena tidak adanya dewan legislatif, presiden Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas... untuk sementara,” katanya.

Dekrit tersebut menambahkan bahwa setelah masa transisi, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 90 hari. Batas waktu ini dapat diperpanjang jika terjadi “force majeure,” katanya.

PNC adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki lebih dari 700 anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri.

Hamas, yang bukan anggota PLO, tidak memiliki perwakilan di dewan tersebut. Para deputi PNC tidak dipilih, tetapi ditunjuk.

Dekrit tersebut merujuk pada "tahap yang rumit dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina" saat perang berkecamuk di Gaza antara Israel dan Hamas, setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada Oktober tahun lalu.

Ada juga perpecahan yang terus-menerus antara Hamas dan Fatah.

Dekrit tersebut muncul pada hari yang sama ketika gencatan senjata mulai berlaku di Lebanon setelah kesepakatan antara Israel dan sekutu Hamas, kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

Otoritas Palestina tampak lebih lemah dari sebelumnya, tidak mampu membayar pegawai negerinya dan terancam oleh seruan menteri sayap kanan Israel untuk mencaplok seluruh atau sebagian Tepi Barat yang diduduki, sebuah ambisi yang semakin tidak disembunyikan oleh pemerintah Benjamin Netanyahu. (AFP)

Editor : Sabar Subekti